Cerita Hari Nelayan Nasional
MELAUT: Nelayan di pantai utara Karawang bersiap melaut.
Tangkapan Berkurang, Kompensasi tak Merata
CILAMAYA WETAN RAKA- Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April, nampaknya hanya sebuah peringatan semata. Tak ada kegiatan, program maupun upaya dalam memperingati hari jadi nelayan tersebut.
Saat ini, kesejahteraan nelayan belum banyak terangkat. Masih banyak nelayan yang kesulitan ekonomi. Bahkan, ketika ada kebocoran minyak Pertamina lalu, banyak nelayan yang terdampak. Sayangnya, belum semua nelayan menerima kompensasi akibat kejadian ini. Di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan misalnya, tidak sedikit nelayan yang sudah menerima dana kompensasi, di sisi lain ada juga sekelompok nelayan yang masih bingung karena belum menerima dana kompensasi. “Saya kurang tahu adanya hari nelayan, soalnya pikirannya lagi gak karuan. Melaut lgi kosong, di tambah lagi saya belum dapat kompensasi. Bapak juga pasti bisa merasakan, tetangga dah pada dapat kompensasi, sedangkan saya cek ke ATM aja zonk lagi,” ucap salah satu nelayan Desa Muarabaru Toni.
Menurutnya, adanya peringatan hari nelayan ini ia hanya berharap turunnya dana kompensasi, tidak ada yang lain lagi. Karena semua kebutuhan sangat mendesak, sementara keadaan melaut sedang tidak memungkinkan. “Kita coba nunggu kabar gembira dari pihak desa, mudah-mudahan aja semuanya dicairkan dan yang saya ingin tahu, data yang diajukan ke Pertamina yang sudah pada cair tuh datangnya dari pihak mana. Itu yang selalu ada dipikiran rekan-rekan nelayan tuh,” akunya.
Kalau pun tidak semua mendapat dana kompensasi ini, Toni mempertanyakan kenapa tidak semua. Dan kalau memang belum, kapan akan dicairkannya. Malah menurutnya, ada yang sudah kebagian semua dengan jumlah empat orang dalam satu rumah. “Iyah kita coba sabar. Yang bikin saya jengkel lagi tetep saja walaupun di pilih-pilih, di sini mah yang satu rumah dapet semua ya ada, kan heran! Satu rumah 4 orang dapet semua, gimana gak mau geram coba?” tanyanya.
Terpisah, Rukun Nelayan Sungaibuntu Warsad meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada nasib nelayan, khususnya nelayan di Karawang. Karena kata dia, nelayan ini identik dengan masyarakat tertinggal dalam perekonomian. Padahal, mau bagaimana pun juga kontribusi nelayan kepada pemerintah ini ada, salah satunya dengan membayar retribusi setiap ada kegiatan usaha.
Warsad menjelaskan, sejak tahun 2013 sampai 2020 ini tidak ada bantuan pemerintah untuk nelayan, khususnya nelayan Sungaibuntu. Padahal sebelum tahun itu, sering ada bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, dan mesin kapal. “Selama ini khususnya nelayan di Sungaibuntu, belum ada bantuan (pemerintah) dari tahun 2013 sampai 2020 kemarin,” jelasnya, Selasa (6/04).
Lebih dari itu, pasca tragedi tumpahan minyak sumur YYA-1 area ONWJ pada 2019 lalu, hasil tangkapan nelayan mulai berkurang, bahkan hingga saat ini dampaknya masih dirasakan oleh para nelayan. Warsad menyebut akibat tumpahan minyak milik Pertamina ini masih berdampak pada hasil tangkapan nelayan, bahkan sampai 60 persen biota laut berkurang.
Sehingga nelayan Sungaibuntu berharap adanya normalisasi dari pihak terkait untuk memulihkan kembali biota laut yang ada di wilayah Karawang. “Harapan nelayan ini betul-betul (adanya) normalisasi, kembalikan lagi seperti semula. Masalahnya biota-biota laut ini kayanya asli benar-benar menghilang. Kalau untuk tahun sekarang ada sekitar 60 persen hilang,” kata Warsad.
Akibat hasil tangkapan berkurang, Warsad mengaku banyak nelayan yang mengeluh, sehingga tidak tahu lagi mereka harus bekerja apa, namun karena mereka keterbatasan SDM. Akhirnya mereka memaksakan tetap menjadi nelayan walaupun penghasilannya berkurang. “Mereka masih bertahan karena keterpaksaan, mereka dituntut kehidupan apalagi jaman sekarang yang namanya pinjaman keliling itu (banyak). Itu salah satu tuntutan hidup, mau gak mau mereka banting tulang,” katanya.
Persoalan nelayan ini cukup kompleks, di samping tangkapan hasil mereka berkurang dan tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Mereka juga tidak memiliki asuransi, sebagaimana ketika nelayan Sungaibuntu yang diterjang ombak tahun 2020 kemarin, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia itu, mereka tidak mendapat asuransi atau bantuan dari pemerintah. Secara garis besar, Warsad meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib nelayan seperti bantuan alat tangkap, atau adanya pelatihan-pelatihan untuk nelayan. Bahkan menurut dia hanya nelayan di Karawang yang kurang perhatian dari pemerintah daerah, itupun kalau dibandingkan dengan nelayan seperti di Indramayu dan sebaginya. “Kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan itu antara A sama Z. Jadi mereka ini sudah industri, mereka dapat perhatian penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kalau di kami ini masih manual, belum mempunyai cara bagaimana meningkatkan penghasilan,” pungkasnya. (mra)
