KARAWANG, RAKA – Dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terus bergulir. Dua kubu adu legitimasi sebagai kepengurusan sah. Keduanya di hari yang sama namun tempat berbeda menggelar Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII. Masing-masing kubu dihadiri pimpinan Jawa Baratnya masing-masing. Namun, tidak ada yang dihadiri bupati dan wakil bupati.
Kubu pimpinan Kadin Jabar versi Nizar Sungkar gelar Mukab di Hotel Resinda dengan Aris Susanto ditetapkan sebagai Ketua Kadin Karawang periode 2026–2031 secara aklamasi setelah dua kandidat lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dalam pernyataannya, Aris menegaskan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi internal serta merangkul seluruh elemen pengusaha. Ia menyebut Kadin harus menjadi wadah inklusif yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, baik industri besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Organisasi ini harus menjadi ruang kolaborasi yang terbuka bagi semua pelaku usaha di Karawang,”katanya, Rabu (15/4).
Sebagai langkah awal, Aris akan membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan yang solid dan representatif, serta menyiapkan program prioritas seperti pembinaan pelaku usaha, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, dan peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri.
Sementara kubu pimpinan Jabar Almer Faiq Rusydi menggelar Mukab VIII di Hotel Mercure Karawang yang menetapkan Rafiudin Firdaus sebagai Ketua Kadin Karawang terpilih.
Dalam keterangannya, Rafiudin mengakui adanya tantangan internal organisasi akibat perbedaan pandangan yang terjadi hingga tingkat pusat.
“Ke depan kita harus memikirkan solusi agar perbedaan pandangan bisa disatukan. Kadin Karawang adalah rumah besar bagi kita semua,” katanya.
Rafiudin menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi agar tetap mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung dunia usaha di daerah.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Jawa Barat kepengurusan Almer Faiq Rusydi, Rio F. Wilantara menyatakan, bahwa dinamika internal Kadin memang terjadi hingga ke tingkat pusat dan berdampak ke daerah, termasuk munculnya dualisme kepengurusan.
Namun demikian, pihaknya memastikan kepengurusan yang diwakilinya memiliki legalitas yang sah. Ia juga mengimbau ketua terpilih untuk merangkul seluruh pihak, termasuk pengusaha yang belum bergabung. “Kami berharap ketua terpilih dapat merangkul semua pihak dan mengajak para pengusaha untuk bersama-sama bergabung dalam Kadin,” tutupnya. (zal)
