KARAWANG, RAKA – Menindaklanjuti wacana Pemerintah Pusat mengenai penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melakukan pendataan melalui sistem online dengan mengisi form yang disediakan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN BKPSDM Karawang Taopik Maulana menuturkan, pihaknya sedang melakukan proses pendataan non ASN di Karawang. Sampai dengan 30 september 2022 lalu, tercatat 9.332 orang sudah membuat akun, kemudian ditindaklanjuti oleh BKPSDM diadakan verifikasi vaktual hasilnya ada 721 orang belum lengkap.
“Ada 721 orang yang belum lengkap dan harus dilengkapi,” katanya.
Taopik mengatakan, pendataan non ASN dilakukan bukan untuk mengangkat non ASN menjadi ASN, tetapi untuk mengetahui jumlah non ASN baik yang ada di pusat maupun di daerah, untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. “Sekarang masih proses. Non ASN di Karawang termasuk banyak,” ucapnya.
Dengan masih banyaknya tenaga non ASN, dan rencana penghapusan tenaga non ASN tahun depan, kata dia, sebagai tindaklanjut rencana penghapusan non ASN diawali dengan pendataan dulu. “Mungkin hasilnya nanti dijadikan bahan pengabilan kebijakan lebih lanjut,” ujarnya. (nce)
