KARAWANG, RAKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang belum bisa memastikan insentif ketua RT tambahan, bisa diakomodir oleh ADD.
Sekretaris DPMD Karawang Tata Suharta menuturkan, seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk dan berdirinya perumahan di beberapa wilayah. Ketua RT dan RW di sejumlah desa juga bertambah. Mengenai honor atau insentif para ketua RT baru, kata dia, belum bisa diakomodir melalui ADD. “Tahun 2023 yang akan datang ADD justru pagunya turun,” katanya, kepada Radar Karawang.
Dikatakan Tata, pagu ADD sudah ditentukan besarannya. DPMD hanya sebagai penerima ketentuan besaran tersebut. Penghitungan ADD itu ditentukan 10 persen dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kita menerima berdasarkan yang disampaikan BPKAD. Tapi upaya kita akan mengusulkan ke bupati yang tentunya melalui mekanisme yang ada,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Tata, terkait honor RT baru sebisa mungkin desa bisa mengalokasikan dari APBDes melalui sumber lain sesuai dengan kemampuan desa. Salah satunya melalui PADes. “Bisa dianggarkan dari DBH, karena tahun depan kalau DBH mengalami penambahan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Tata menyebut, jumlah ketua RT saat ini yang terdaftar dan diakomodir oleh ADD sebanyak 5.884 orang. Selain itu, ia juga membenarkan bahwa di beberapa wilayah sudah ada penambahan data RT baru.
Sebelumnya, Ketua Persatuan Anggota Badang Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kotabaru Taryadi mengatakan, di wilayahnya sudah ada kurang lebih 50 ketua RT baru yang belum tercover oleh ADD di masing-masing desa. Oleh karena itu, pihaknya melakukan audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang untuk meminta tambahan pagu ADD di masing-masing desa untuk memberikan insentif bagi ketua RT baru. “Setidaknya setengah dari honor RT yang sudah ada. Agar para ketua RT ini bisa mendapatkan honor,” ucapnya. (nce)
