KARAWANG, RAKA- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi sejumlah perusahaan padat karya di wilayah Jawa Barat. Pasalnya, karyawan di perusahaan sektor ini banyak yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kinerja perusahaan yang melambat. Perusahaan industri yang didatangi diantaranya PT KahatexX di Rancaekek, Bandung, dan PT Chang Shin di Karawang.
Muhadjir mengatakan, walaupun dirinya tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi masalah PHK ataupun pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahannya lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan. “Saya mengurusi orang susah, orang miskin, nah saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini akan berisiko menambah orang miskin baru,” katanya, Rabu (16/11).
Diteruskannya, PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, sudah hampir 500.000 buruh di Jawa Barat di-PHK. “PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan,” imbuhnya.
Ia menilai hal ini harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK ditengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global. Kekhawatiran tersebut lantaran melihat kondisi riil di lapangan. Sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik yang masih dikuasai oleh barang impor. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Ia juga menegaskan, keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha. “Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.
Jika PHK tidak dapat dihindari, Muhadjir meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan, nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” terangnya.
Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJAMSOSTEK, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik. “Saya mohon kerjasama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tutupnya. (asy)
