KARAWANG, RAKA – Tahun 2023 diprediksi masuk dalam ancaman resesi ekonomi secara nasional maupun daerah. Sehingga diperlukan kewaspadaan menghadapi pertumbuhan ekonomi di tahun yang akan datang.
Direktur Ghazali Center Lili Ghozali minta Pemerintah Kabupaten Karawang ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.
Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Karawang dari jeratan momok resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998.
“Hari ini kan Indonesia masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi sayang ini tidak dalam kendali, setiap saat bisa pergi. Ini juga yang harus jadi perhatian seluruh pemangku kebijakan, termasuk Pemkab Karawang,” kata Lili, merespon isu acaman resesi saat ditemui di Kantor Ghazali center, Senin (7/11).
Lili menambahkan, saat ini ekonomi Indonesia tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekadar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi. “Saya rasa pemerintah tidak perlu membela diri bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Dilanjutkannya, ancaman resesi ini berlaku di semua daerah yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali di Karawang, lanjutnya, isu defisit anggaran tahun 2022 yang hari ini terjadi pun tidak boleh dianggap hal sepele. Hal yang fundamental dalam pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah, maka perlu ditopang dengan langkah langkah yang konkrit. “Isu defisit bisa saja berpengaruh terhadap inflasi di daerah. Kalau pondasi kebijakan daerah tidak kuat, maka yang paling aman merasakan dampak resesi ini adalah rakyat kecil,” tandasnya.
Dari informasi yang diterima Lili, penekanan inflasi di daerah oleh pusat agar tidak sampai diatas 9 persen pada 2023 perlu didukung semua pihak. “Untuk menekan inflasi kita harus dukung upaya pemerintah pusat dari sekarang, agar di 2023 nanti kita tidak terkena imbas dari resesi ekonomi,” pungkasnya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sudah disiapkan untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan untuk menghadapi resesi global. “Kita sudah antisipasi dengan prediksi yang baik dan diharapkan kita bisa terus menjaga momentum pemulihan ekonomi,” tutur Prastowo
Selain menyiapkan APBN 2023 yang tangguh dan kuat, koordinasi antara otoritas fiskal dan juga moneter juga terus dilakukan. APBN juga terus dilakukan penajaman atau fokus pada belanja prioritas seperti belanja perlinsos bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memperkuat di sektor lain, misalnya kepada para pelaku UMKM, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan maupun mendapat dukungan permodalan. Untuk para pencari kerja, juga masih diberikan program kartu prakerja yang dapat mendukung para pencari kerja. Kemudian, akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi dapat dikendalikan. Dari kebijakan-kebiajkan yang sudah disiapkan tersebut, Prastowo berharap agar masyarakat tetap optimistis dengan perekonomian Indonesia pada tahun depan. Meski tidak boleh lengah dan terus waspada. (fjr)
