
KARAWANG, RAKA– Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 dipastikan tidak terserap di Satpol PP Kabupaten Karawang.
Keterbatasan program yang bisa dibiayai, perubahan nomenklatur kode rekening, serta pengetatan regulasi menjadi sejumlah kendala dalam penggunaan anggaran tersebut.
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang Willy didampingi Fahrul dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD), mengatakan, total pagu DBHCHT Karawang tahun ini mencapai sekitar Rp 160 miliar.
Dari total anggaran tersebut, Satpol PP biasanya mendapatkan alokasi sekitar 10 persen.
Namun, penggunaan anggaran tidak bisa dilakukan secara leluasa karena harus mengikuti ketentuan dan program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita enggak bisa gerak sendiri tanpa Bea Cukai. Bea Cukai juga ada di perangkat daerah, kantornya membawahi tiga kabupaten. Kegiatan juga harus dibagi, jadi enggak bisa full,” katanya, Senin (16/11).
Ia menjelaskan, ruang lingkup kegiatan Satpol PP yang dapat dibiayai melalui DBHCHT cukup terbatas.
Fokusnya hanya pada operasi penegakan hukum berupa razia rokok ilegal dan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan hingga perdesaan.
“Jadi kegiatan yang bisa diambil dan ter-handle oleh kemampuan kita, hanya razia rokok ilegal dan sosialisasi,” tegasnya.
Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan penggunaan anggaran, tetapi juga kemampuan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Jumlah personel dan padatnya agenda rutin Satpol PP menjadi pertimbangan agar program DBHCHT tidak dipaksakan untuk menyerap anggaran dalam jumlah besar.
Sebagai gambaran, pada tahun sebelumnya Satpol PP melaksanakan sekitar 30 kali kegiatan razia dan sosialisasi dengan realisasi anggaran berkisar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta.
“Kalau kita ngambil semua, kita bingung kegiatan banyak banget. Sedangkan kegiatan kita juga yang biasa banyak,” ungkapnya.
Menurutnya, anggaran DBHCHT yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Satpol PP masih berpeluang dialihkan ke sektor lain sesuai ketentuan.
Salah satunya bidang kesehatan yang juga menjadi sektor penerima DBHCHT.
Ia mencontohkan, apabila suatu daerah memperoleh alokasi DBHCHT sebesar Rp 100 miliar dan porsi Satpol PP mencapai 10 persen atau Rp 10 miliar, tetapi kebutuhan kegiatan hanya Rp 1 miliar, sisa anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendukung sektor kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Misalkan Karawang Rp 100 miliar, Pol PP harusnya 10 persen, berarti Rp 10 miliar. Kita misalkan dipakai cuma Rp 1 miliar, sisanya dialihkan untuk kesehatan, bisa,”tutupnya. (zal)


