Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Karawang
Trending

Komisi Yudisial Gandeng Stakeholder di Karawang, Bahas Upaya Menjaga Kemandirian dan Kewibawaan Hakim

KARAWANG,RAKA – Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Karawang melalui kegiatan Diskusi Publik bertema “Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Stakeholders: Upaya Mewujudkan Kemandirian dan Kewibawaan Hakim serta Pengadilan”, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Jalan H.S. Ronggo Waluyo, Karawang, ini menjadi ruang dialog lintas lembaga untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim, serta independensi lembaga peradilan.

Diskusi publik tersebut dirancang untuk membangun kesamaan visi dan misi di antara unsur penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah, organisasi advokat, hingga insan pers dalam menjaga marwah peradilan.

Selain meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip peradilan, kegiatan ini juga bertujuan mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bebas dari berbagai tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH).

Libatkan Empat Unsur Narasumber

Diskusi publik ini menghadirkan narasumber dari empat unsur, yakni Komisi Yudisial RI, Pengadilan Negeri Karawang, Kepolisian Resor Kota Karawang, serta Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Masing-masing narasumber memiliki fokus pembahasan sesuai tugas, fungsi, dan perspektif kelembagaannya.

Dari unsur Komisi Yudisial, pembahasan diarahkan pada tugas KY dalam menangani permasalahan PMKH, membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta mendorong sistem keamanan hakim dan pengadilan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian dan kewibawaan hakim dalam menjalankan tugas serta menjaga kehormatan lembaga peradilan.

Sementara itu, narasumber dari unsur hakim akan membahas perlindungan kehormatan hakim dan pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan.

Pembahasan juga mencakup peran pengadilan dalam mewujudkan proses peradilan yang bebas dari perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, termasuk berbagai peristiwa PMKH yang pernah terjadi maupun dialami.

Dari unsur kepolisian, materi difokuskan pada peran kepolisian dalam pengamanan hakim dan persidangan. Adapun unsur akademisi akan memberikan pandangan teoritis mengenai pentingnya menjaga keamanan hakim dan pengadilan demi mempertahankan kemandirian hakim.

Diikuti 20 Peserta dari Berbagai Lembaga

Kegiatan ini melibatkan sebanyak 20 peserta yang berasal dari berbagai institusi dan organisasi di Kabupaten Karawang.

Peserta tersebut terdiri dari Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Agama Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Kepolisian Resor Kota Karawang, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Fakultas Hukum Unsika, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Pro Aktif Karawang, serta pimpinan redaksi Radar Karawang.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan mendorong pertukaran gagasan mengenai langkah-langkah konkret dalam mencegah terjadinya tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.

Gunakan Metode Talkshow dan Diskusi Interaktif

Dalam pelaksanaannya, kegiatan menggunakan metode talkshow dan diskusi yang melibatkan narasumber serta peserta secara aktif. Seorang moderator bertugas memfasilitasi jalannya pembahasan agar diskusi berjalan terarah dan memberikan ruang bagi pertukaran pendapat.

Para narasumber juga diharapkan menyampaikan contoh-contoh aktual sesuai materi yang dibahas sehingga peserta dapat memahami persoalan PMKH dari berbagai sudut pandang.

Melalui forum tersebut, peserta diharapkan dapat mendiskusikan langkah-langkah strategis maupun kelembagaan untuk mengantisipasi terjadinya PMKH di masa mendatang tanpa mengganggu prinsip independensi dan imparsialitas hakim maupun pengadilan.

Melalui sinergi antara Komisi Yudisial, lembaga peradilan, kepolisian, akademisi, organisasi advokat, pemerintah daerah, dan masyarakat, upaya menjaga kehormatan hakim diharapkan dapat menjadi tanggung jawab bersama.

Kemandirian hakim dan kewibawaan pengadilan menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang independen, imparsial, serta dipercaya masyarakat. Dengan demikian, supremasi hukum dan cita-cita negara hukum dapat terus diperkuat.

Related Articles

Back to top button