PURWAKARTA, RAKA – Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kamis (3/11), Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Kamis (3/11), menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prosesi penyerahan penghargaan dilakukan di Bale Nagri, Komplek Perkantoran Setda Purwakarta.
Pengharagaan tersebut kata Anne, menunjukan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Atas raihan penghargaan ini, kami meminta agar para kepala perangkat daerah tetap bersikap kooperatif dan proaktif, serta dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Purwakarta. Tentu saja dengan tetap melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang ada,” kata Anne.
Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, akuntabilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pada semua tingkatan perangkat daerah.
“Selama dalam proses audit, mulai dari audit pendahuluan, audit terinci sampai dengan penyerahan hasil audit, apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” imbuhnya.
Penghargaan ini, lanjut Anne, diharapkan juga dapat menjadi motivasi jajarannya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan laporan keuangan. Raihan predikat adalah berkat kerjasama semua pihak. Selama ini semua perangkat kerja daerah, baik eksekutif maupun legislatif telah bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kedepan, kami akan terus berupaya meningkatkan lagi pengelolaan keuangan, prinsipnya pengelolaan keuangan harus transparan dan tentunya prinsip akuntabel harus dipegang oleh seluruh pihak,” pungkasnya. (gan)
