PURWAKARTA, RAKA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
Hal itu disampaikan Dudung saat menghadiri Orientasi Nasional, Rapat Kerja Nasional, serta Pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Masa Bhakti 2026–2032 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).
Menurut Dudung, sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, dirinya memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program prioritas pemerintah terlaksana sesuai sasaran. Selain itu, KSP juga bertugas mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, saya harus memastikan program prioritas Bapak Presiden berjalan dengan baik. Yang kedua, saya mengawasi bagaimana program ini berjalan dengan baik, dan yang ketiga memastikan program-program unggulan Bapak Presiden dapat terlaksana,” ujar Dudung.
Ia menjelaskan, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo karena menjadi bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya poin keenam yang menekankan pembangunan dimulai dari desa untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
Dudung menilai keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan desa. Saat ini terdapat sekitar 75 ribu desa di Indonesia yang menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakat sekaligus fondasi pembangunan bangsa.
Menurutnya, desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai wilayah administratif, melainkan harus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengoptimalkan potensi lokal.
Selain kekayaan sumber daya alam, desa juga dinilai memiliki kekuatan sosial berupa budaya gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan rasa saling percaya yang menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Dudung menyebut BPD memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga tata kelola pemerintahan sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah agar tepat sasaran.
“Dengan melalui BPD inilah memiliki posisi yang sangat strategis di dalam tata kelola pemerintahan desa dan mengawal program prioritas yang menyentuh program-program pemerintah,” katanya.
Tak hanya sebagai Kepala KSP, Dudung juga menegaskan komitmennya sebagai Ketua Pembina PABPDSI untuk terus memperkuat organisasi tersebut agar mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kemajuan Indonesia berawal dari desa karena desa merupakan akar kehidupan masyarakat.
“Saya selaku Ketua Pembina berkomitmen akan selalu memajukan PABPDSI ke depannya. Karena akar rakyat adalah dari desa,” tegasnya.
Dudung berharap sinergi antara pemerintah pusat, Kementerian Desa, dan PABPDSI semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, target mewujudkan Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat tercapai melalui pembangunan yang dimulai dari desa. (yat)
