KARAWANG, RAKA- Badan Pusat Statistik (BPS) kekurangan data sektoral, oleh karena itu BPS mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memiliki data masing-masing untuk membantu untuk penanganan masalah dan menentukan kebijakan yang akan dibuat.
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kabupaten Karawang Prima Rudiansyah mengatakan, tidak semuanya data dimiliki BPS Kabupaten Karawang, karena kebanyakan sensus yang dilakukan hanya ditingkatan nasional dan provinsi.
“Adapun sensus yang kami lakukan diantaranya sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian dan selebihnya menghitung indikator yang diminta BPS Pusat contohnya seperti kemiskinan,”katanya, Senin (28/4).
Baca Juga : Forum Genre Bersama DPPKB Punya Program Repstalk
Disampaikannya, mengapa pihaknya tidak memiliki semua data karena diatur dalam undang-undang. Pihaknya tidak mungkin melakukan sensus yang bukan menjadi kewenangannya sehingga BPS Kabupaten Karawang minim data sektoral.
“Karena minim data sektoral yang kami miliki, kami mendorong OPD (organisasi perangkat daerah) untuk memiliki data mandiri. Kami dari BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan dalam pengelohan data yang mereka miliki,”paparnya.
Tonton Juga : BUPATI LARANG DAMKAR DIPAKAI KELULUSAN SISWA
Menurutnya, data yang telah diolah tidak semua orang mengerti dalam membacanya, sehingga pihaknya harus memberikan pengertian pada setiap data yang sudah diolah. Kemudian data tersebut dipublis secara umum, karena mungkin banyak orang yang membutuhkan data itu.
“Ketika setiap OPD memiliki data pribadi maka data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan dasar untuk membuat kebijakan. Saat ini kami telah membina 29 OPD di Kabupaten Karawang dan kita tinggal menunggu actionnya,” tutupnya. (zal)
