CIAMPEL, RAKA – Permasalahan klasik yang belum kunjung terselesaikan di Ciampel adalah pemukiman warga belum teraliri listrik. Pasalnya pemukiman tersebut berada di lahan Perhutani. Atas hal tersebut, pemerintah dinilai gagal untuk bisa mengakomodir keinginan warga dalam memenuhi kebutuhan listrik di rumah warga tersebut.
Camat Ciampel, Agus Sugiono bahkan membantah tanggapan masyarakat yang mengatakan pemerintah, khususnya Kecamatan Ciampel tidak memperdulikan nasib warganya yang tinggal di lahan milik Perhutani. Tanggapan masyarakat tersebut ia ketahui dari sosial media. “Masyarakat jangan selalu menyudutkan pemeritah,” katanya.
Agus mengakui, memang ada warganya yang tinggal di lahan milik Perhutani di Desa Kutanegara dan Parungmulya. Akses jalan menuju kesana memang buruk dan tidak ada aliran listrik yang sampai ke sana. Namun juga mengakui, telah ada upaya dari pihaknya untuk membantu mereka. “Saya sudah berusaha, kita mintakan genset ke CSR perusahaan, namun mereka tidak mau, sepertinya mereka (penduduk) keberatan untuk operasional solarnya. Padahal saya sudah hitung kebutuhan kebutuhan wattnya berapa jadi nanti disesuaikan dengan ajuan ke CSR,” akunya.
Ia juga mengatakan, nampaknya PLN tidak akan mau memasoki listrik ke daerah tersebut sebab jaraknya jauh. Adapun pembangunan infrastruktur di daerah warganya yang dimaksud sepertinya sulit untuk direalisasikan, sebab lokasinya jauh dan lahan warga tersebut milik Perhutani. Kendala lainnya adalah dana APBD tidak dapat diluncurkan ke tanah kehutanan. “Kan gak bisa, dikhawatirkan apabila sudah diperbaiki ternyata nanti dipergunakan oleh kehutanan. PLN juga gak bakal mau karena jaraknya jauh, mereka tidak boleh mambangun di tanah bukan hak milik atau tanah desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebingungan apabila warganya tersebut mesti dipindahkan ke tempat lain. “Sementara ini opsi tersebut belum bisa. Kita sudah pikirkan itu, masalahnya mau dipindahkan kemana, apakah tanah desa atau tanah pribadi, kan bingung,” tanbahnya.
Agus juga menyayangkan, sikap masyarakat yang mudah terprovokasi informasi yang beredar di sosial media. Ia berharap, masyarakat bisa lebih bijak dalam merenerima maupun menyebarkan informasi. “Intinya begini, bukan pemerintah tidak peduli, karena untuk membangun disana itu ada aturannya, gitu saja. Tanyakan saja pada orang PUPR, bisa gak sih bangun di tanah kehutanan, pasti mereka jawab tidak bisa, harus tanah yang jelas,” katanya. (mg)
