PURWAKARTA, RAKA – Ruang kelas di sejumlah sekolah Kabupaten Purwakarta untuk sementara kosong. Aktivitas belajar mengajar dipindahkan ke rumah setelah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengambil langkah antisipasi terhadap dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Mulai Senin (7/9/2026) hingga Jumat (11/9/2026), peserta didik jenjang SD dan SMP di Purwakarta mengikuti pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kebijakan tersebut bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Guru tetap memberikan materi dan mendampingi siswa dari jarak jauh, sementara peserta didik mengikuti proses belajar menggunakan telepon seluler, gawai, laptop maupun perangkat lain yang tersedia di rumah.
Perubahan pola pembelajaran itu dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 000.1/3683-Sekre/2026 tentang Pembelajaran Daring dan Perlindungan Kesehatan Peserta Didik serta Warga Satuan Pendidikan terhadap Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiyah mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai langkah cepat untuk mengurangi potensi paparan abu vulkanik terhadap warga satuan pendidikan.
“Kebijakan melalui Menteri Pendidikan dan surat edaran Gubernur adalah langkah cepat menyelamatkan anak-anak dari bahaya debu vulkanik. Karena itu, kami menerbitkan surat edaran agar pembelajaran dilakukan secara daring atau PJJ,” kata Sadiyah, Senin.
Meski kegiatan belajar berpindah dari sekolah ke rumah, Dinas Pendidikan memastikan siswa tetap mendapatkan haknya untuk mengikuti pembelajaran.
Guru kelas maupun guru mata pelajaran dapat memanfaatkan berbagai platform pembelajaran, termasuk Zoom dan media daring lainnya. Pola tersebut disesuaikan dengan kondisi serta perangkat yang dimiliki masing-masing siswa.
Sadiyah menegaskan, sekolah tidak boleh menjadikan perubahan metode pembelajaran sebagai alasan berkurangnya layanan pendidikan.
“Kami pastikan seluruh murid dapat belajar dan terlayani oleh semua guru. Tidak ada kehilangan proses pembelajaran,” ujarnya.
Di sisi lain, siswa juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi sebaran abu vulkanik masih menjadi perhatian. Jika harus keluar rumah, siswa dianjurkan didampingi orang tua dan menggunakan masker.
Pembelajaran daring tersebut belum ditetapkan sebagai kebijakan permanen. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Evaluasi akan mempertimbangkan perkembangan sebaran abu vulkanik, kondisi kualitas udara, serta arahan dari pemerintah dan instansi yang berwenang.
Artinya, pola pembelajaran di Purwakarta masih dapat berubah apabila kondisi lingkungan dinilai sudah memungkinkan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka.
Persoalan pembelajaran tidak hanya menyangkut SD dan SMP. Sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) juga ikut terdampak kondisi tersebut, meski berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV menyatakan satuan pendidikan dapat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kebijakan pemerintah daerah.
Humas KCD Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, Naufal, mengatakan sekolah dapat mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
“Ada, menyesuaikan dengan kebijakan pemda,” kata Naufal saat dikonfirmasi.
Sementara itu, nota dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 36355/PB.01.03.02/SEKRE tanggal 6 Agustus 2026 mengatur agar keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik serta tenaga kependidikan menjadi prioritas.
Dalam penerapannya, pembelajaran tatap muka maupun daring dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan satuan pendidikan.
Penyesuaian juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan proses belajar, pencapaian tujuan pembelajaran serta kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran secara daring.
Sekolah kemudian diminta melaporkan perubahan pola pembelajaran kepada KCD Pendidikan. (yat)
