PURWAKARTA, RAKA – Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selain menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan dampak abu vulkanik, pemerintah daerah kini memperketat pemantauan kualitas udara dan meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kesiapsiagaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 5 September 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu perkembangan situasi. Sejumlah OPD terkait langsung diminta memastikan kesiapan masing-masing, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran hingga Dinas Kesehatan.
“Hari ini sebagai tindak lanjut, di samping kita juga membuat surat edaran Bupati, kami bersama jajaran sudah bagi tugas,” kata Midan, Senin (7/9/2026).
Salah satu perhatian utama Pemkab Purwakarta adalah kondisi kualitas udara. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan kualitas udara di wilayah Purwakarta.
Pemantauan dilakukan menggunakan alat pengukur kualitas udara yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan dilaporkan secara rutin setiap pagi dan sore.
Midan mengatakan, hasil pemantauan akan disampaikan secara intensif kepada dirinya dan jajaran pemerintah daerah untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui kondisi kualitas udara dan menyesuaikan aktivitas berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
“Karena dia ada alat untuk mengukur kualitas udara, nanti akan dilaporkan setiap pagi dan sore. Maka intensif nanti di-share ke saya, nanti kami akan share ke Facebook saya, mungkin ke Bupati dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa mematuhi kondisi daripada kualitas udara,” ujarnya.
Kesiapsiagaan juga menyasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sri Jaya telah mengecek kesiapan Damkar, terutama karena saat ini Purwakarta juga menghadapi kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Namun, kesiapan Damkar tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran. Pemerintah daerah juga meminta petugas mengantisipasi kemungkinan penumpukan abu vulkanik di fasilitas umum yang berada di ruang terbuka.
Apabila abu vulkanik menumpuk di sejumlah fasilitas umum, penyemprotan akan dilakukan untuk membantu membersihkan material tersebut.
“Kita tadi mengharapkan ke Dinas Damkar untuk memonitoring fasilitas umum yang ada di tempat terbuka. Bila terjadi penumpukan abu daripada vulkanik itu, maka akan dilakukan penyemprotan,” kata Midan.
Dampak terhadap kesehatan masyarakat juga masuk dalam perhatian Pemkab Purwakarta. Dinas Kesehatan diminta mengarahkan seluruh puskesmas untuk ikut memantau kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Pemantauan tersebut salah satunya berkaitan dengan kemungkinan munculnya gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik. Hingga saat ini, Midan mengaku belum memperoleh angka terbaru mengenai perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Purwakarta.
Karena itu, data dari fasilitas pelayanan kesehatan akan menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan dampak erupsi terhadap masyarakat.
Persoalan aktivitas pendidikan juga menjadi perhatian. Midan menyebut informasi sementara yang diterimanya menyatakan pembelajaran untuk jenjang SD dan SMP di Purwakarta dilakukan secara daring.
Namun, kebijakan tersebut berbeda dengan SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, Sri Jaya mengatakan pihaknya masih akan melakukan klarifikasi lebih lanjut, termasuk dari sisi kesehatan mengenai tingkat kerentanan anak pada masing-masing jenjang pendidikan.
“Karena ini juga ada masyarakat yang menanyakan SMA ini kenapa jadi pembelajarannya langsung. Nanti kebijakannya bisa dilihat apa mungkin secara dunia kesehatan, apakah lebih rentan anak SD, SMP atau yang SMA akan lebih kuat untuk daya tahan tubuhnya, imunnya lebih kuat,” ujarnya.
Midan menegaskan, pembagian kewenangan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Kebijakan SD dan SMP berada pada pemerintah kabupaten, sementara SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Di tengah meningkatnya kewaspadaan akibat dampak abu vulkanik, Midan juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purwakarta agar tidak mengendurkan pelayanan kepada masyarakat.
Terutama bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, kesiapsiagaan tetap harus berjalan. Ia meminta seluruh pegawai tidak lalai dan tetap menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing.
Menurut Midan, kondisi kebencanaan bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan publik. Sebaliknya, aparatur harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara maksimal.
“Saya ingin memastikan bahwa pegawai yang ada di Purwakarta ini, ASN, bahwa dalam rangka tadi dampak daripada abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini, saya harapkan, saya imbau juga untuk ASN yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik, harus siap-siaga, jangan lalai lah, layani masyarakat secara maksimal,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa prinsip pelayanan seperti senyum dan sapa tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terpampang di dinding kantor pemerintahan.
“Senyum sapa dan siap lainnya bukan hanya simbol-simbol yang ada di hiasan-hiasan dinding, yang ada di setiap kantor. Ini benar-benar harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi,” kata Midan.
Pemkab Purwakarta kini menempatkan pemantauan kualitas udara, kesiapsiagaan kebencanaan, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan dan pelayanan publik sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. (yat)
