Gotong Royong Atasi Kemiskinan, Pemkab Mulai Bergerak Setelah Lebaran

KARAWANG, RAKA – Jumlah warga miskin di Kabupaten Karawang belum menunjukan angka positif, bahkan cenderung naik. Akademisi dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang Aris Riswandi mengatakan, adanya peningkatan kemiskinan di Karawang tidak bisa dilepaskan dari dampak pandemi Covid-19. Karena pandemi ini belum berakhir, namun justru gelombang covid kembali terjadi terlebih di wilayah ibukota. “Karawang sebagai wilayah yang berdekatan dengan ibukota sangat merasakan dampaknya, sehingga menjadi kewajaran jika kemiskinan mengalami peningkatan,” katanya kepada Radar Karawang.
Aris mengatakan, seluruh pelaku usaha terdampak mengakibatkan perputaran uang menjadi tersendat, dan tidak terdistribusikan kebanyak kalangan. Begitu juga tingkat pengangguran bertambah karena banyaknya pemutusan kerja. Karawang sebagai wilayah industri, ekonomi masyarakat juga sangat bergantung pada sektor penyokong industri seperti diantaranya perparkiran, perdagangan, dan hunian. “Dampaknya jika banyak pemutusan kerja perputaran uang di wilayah industri mengalami penurunan yang drastis,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, tidak heran jika BPS mengeluarkan data yang menunjukkan kemiskinan di Karawang mengalami peningkatan. “Cukup logis jika dikaitkan dengan dampak pandemi,” ucapnya.
Tetapi, lanjut Aris, kondisi tersebut perlu menjadi sorotan setidaknya meliputi, bantuan tunai yang menjadi program pemerintah kabupaten nyatanya tidak mampu menjadi solusi. Seandainya bantuan tunai memang perlu, sebaiknya lebih menyasar pada aspek permodalan. “Jika bantuan tunai ini hanya bersifat bantuan cuma-cuma dalam jangka yang panjang, jangan heran jika dampaknya hanya akan menjauhkan masyarakat dari kemandirian dan cenderung bergantung pada kebaikan pemerintah,” tuturnya.
Selain itu, tingkat kepedulian sosial masyarakat mengalami penurunan. Andai kata kemiskinan di Karawang jelas nyata, justru terbalik dengan kondisi kalangan menengah ke atas yang banyak berkeliaran di tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan. Transaksi digital justru meningkat. Hal itu dapat dilihat dari distribusi barang yang dilakukan jasa pengiriman barang.
Menurutnya, yang perlu dikritisi apakah konsep zakat dan sedekah sudah tidak berjalan? Karena program pengentasan kemiskinan dalam Islam nampak pada zakat dan sedekah. “Jika kemiskinan terus mengalami peningkatan, dalam konteks ini terjadi karena tingkat kepedulian sosial dan pengamalan ajaran agama sedang mengalami kemunduran,” ungkapnya.
Aris juga mengatakan, kemiskinan di Karawang menjadi tanggung jawab semua kalangan, bukan hanya pemerintah saja termasuk seluruh elemen masyarakat. Pemerintah dituntut memiliki program yang tepat untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan jika perlu adanya perubahan RPJMD yang mengarah pada pembentukan kemandirian masyarakat.
“Kesalehan sosial menjadi kewajiban agar masyarakat saling membantu sesama. Perlu adanya peningkatan kesadaran bersedekah dan zakat karena kalangan yang termasuk masyarakat miskin ekstrem dapat dikategorikan mustahiq zakat,” tuturnya.
Dia juga menambahkan, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan mampu menjadi pelopor pembentukan kemandirian masyarakat. Melalui pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi.
“Karena kemiskinan ekstrem hanya dapat dihilangkan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah melalui pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang melakukan rapat pembahasan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemkab Karawang.
Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Asip Suhendar mengatakan, rapat dilakukan untuk mengetahui paparan program apa saja dari OPD yang dilibatkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang.
“Jadi untuk bahasan rapat kita hari ini kita fokus bahwa semua OPD masuk ke penanganan penanggulangan kemiskinan ekstrem, program kegiatannya dan kita akan lakukan nanti setelah lebaran, pelaksanaannya akan dimulai atau start-nya oleh bupati,” ujarnya usai melakukan rapat di Aula Gedung Lantai 2 Bappeda Karawang, Selasa (12/4).
Dia menambahkan, melalui percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang ini, prioritas pembangunan daerah nantinya akan meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, pengendalian penduduk, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM dan pengentasan kemiskinan.
“Semua OPD nanti gotong royong, mudah-mudahan dengan penanganan gotong royong ini kita bisa menyelesaikannya, karena kita pun sudah rapat dengan para kepala desa, dengan camatnya, kebutuhannya apa saja dan sehingga nanti match antara keinginan mereka yang mereka tahu di lapangan di desanya dengan support program kita dari OPD,” katanya.
Asip merinci, sebanyak 25 desa dari 5 kecamatan yang akan jadi prioritas dalam penanggualan kemiskinan di Kabupaten Karawang yakni Cibuaya, Batujaya, Cilamaya Kulon, Kutawaluya dan Pedes. “Harapan kita dengan teman-teman bersinergis, bergabung, gotong royong dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan pak Presiden dan pak Wapres 2024 zero kemiskinan ekstrem,” ungkapnya. (nce/in)