
KARAWANG, RAKA- Rangkap jabatan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Pasalnya, jabatan tersebut diduduki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD).
Persoalan ini kian menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa setempat. Bahkan, beredar informasi mengenai dugaan hubungan kekerabatan dengan kepala desa.
Kondisi tersebut memicu perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Karawang. DPMPD menilai rangkap jabatan itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan usaha desa.
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan, dan Kerja Sama Pemerintahan Desa DPMPD Karawang Ius Ruswanti menegaskan, bahwa posisi Direktur BUMDes yang juga berstatus PNS perlu menjadi perhatian karena berpotensi berbenturan dengan ketentuan yang mengatur tata kelola pemerintahan desa.
Bahkan, DPMPD telah melayangkan surat teguran kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Darawolong agar segera menggelar musyawarah untuk membahas pergantian direktur BUMDes.
“Harus pilihan salah satu jadi PNS apa jadi direktur BUMDes. Karena kalau PNS apalagi guru harus mengajar dan tidak bisa ditinggalkan,”tegasnya.
Namun, tindak lanjut surat tersebut justru belum mendapat kejelasan dari pihak desa. Sekretaris Desa Darawolong, Agung, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya surat teguran dari DPMPD.
Sementara itu, Direktur BUMDes Darawolong Oding membantah telah menerima surat dari DPMD. Ia juga belum memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai PNS yang berprofesi sebagai guru SD.
Merespons belum adanya kejelasan tersebut, DPMPD Karawang berencana melayangkan surat teguran kedua. Langkah selanjutnya, DPMPD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang. (zal)



