BAKAL DIBANGUN: Pasar Jatisari salah satu pasar yang bakal dibangun Pemda Karawang usai kebakaran beberapa waktu lalu. DPRD mengingatkan, agar pembangunannya tidak menggunakan sistem BOT.
DPRD Nilai Rugikan Daerah
JATISARI, RAKA – Anggota DPRD Dapil V Kabupaten Karawang, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak melakukan Build Oprerate Transfer (BOT) Pasar Jatisari. Sebab, ia menilai hingga kini BOT pasar tidak menjadi jaminan akan menguntungkan daerah, yang ada malah merugikan daerah dan pedagang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang Anggi Rostiana Tarmadi mengatakan, tidak ada satu pun pasar di Karawang yang dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui BOT yang tidak bermasalah. Untuk itu, ia menegaskan agar pemkab Karawang tidak lagi melakukan BOT untuk pasar lainnya di Karawang. “Sudah terbukti, pasar yang di BOT-kan semua bermasalah. Mulai dari Pasar Cikampek I, Pasar Cikampek II sampai Pasar Johar pun bermasalah,” ujarnya, kepada Radar Karawang, Senin (16/12).
Ia menjelaskan, masalah yang merugikan untuk pemkab dari tiga pasar BOT tersebut adalah pembayaran retribusi yang tidak sesuai dengan perjanjian. “Bahkan, tiga pasar BOT tersebut kini memiliki utang ke Pemkab Karawang yang mencapai total Rp8,052 miliar,” terangnya.
Masih dikatakannya, apalagi ditambah dengan permasalahan di lapangan yang berkaitan langsung dengan pedagang, seperti yang terjadi di Pasar Cikampek I dan Pasar Johar yang saat ini sedang hangat menjadi perbincangan publik. “BOT pasar tidak menjadi jaminan akan menguntungkan daerah, yang ada malah merugikan daerah dan pedagang,” tuturnya.
Menurutnya, akan lebih baik jika pemkab mulai menyusun formula baru semisal membentuk BUMD yang fokus mengurus masalah pasar, atau memilih melakukan revitalisasi pasar dengan APBD, dibandingkan memaksakan BOT namun merugikan pemkab dan juga masyarakat. “Yang pasti saya tegaskan, Komisi II tidak setuju dengan BOT pasar. Maka, untuk Pasar Jatisari, Pasar Cilamaya dan lainnya, saya harap tidak direvitalisasi melalui BOT,” pungkasnya. (acu)
