radarkarawang.id- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dua opsi solusi kepada PT Jui Shin dalam menghadapi permasalahan kerusakan Jalan Badami-Loji, Karawang. Langkah ini diambil sebagai respons atas kerusakan jalan yang dipicu oleh aktivitas truk operasional perusahaan, yang sebelumnya telah memicu aksi demonstrasi masyarakat pada Selasa (15/9/2026).
Dalam diskusi yang berlangsung di Kabupaten Bekasi pada Rabu (16/9/2026), Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menawarkan dua skema penanganan. Opsi pertama adalah PT Jui Shin membangun jalan sendiri yang dikhususkan bagi truk operasional pengangkut semen perusahaan. Selama ini, armada perusahaan tersebut melintasi Jalan Badami-Loji Karawang untuk membawa semen menuju lokasi perusahaan di Kabupaten Bekasi, yang juga merupakan akses utama bagi masyarakat umum.
Opsi kedua yang ditawarkan adalah kolaborasi antara PT Jui Shin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun jalan dengan standar level nasional. Dalam skema ini, Pemprov Jabar juga berencana membangun jembatan khusus yang diperuntukkan bagi kendaraan industri.
KDM menegaskan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan Pemprov Jabar selama ini menjadi tidak efektif karena terus dilintasi truk pengangkut semen dengan beban berat. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran daerah yang terus terserap untuk persoalan yang sama.
“Uang akan dialirkan ratusan miliar setiap tahun hanya untuk mengurusi jalan yang dilewati PT Jui Shin,” ujar KDM saat berdiskusi dengan pihak PT Jui Shin.
Lebih lanjut, KDM menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur bagi setiap sektor industri. Ia berencana untuk menyurati seluruh perusahaan semen yang menggunakan jalan provinsi agar tidak membebani fasilitas umum yang digunakan masyarakat.
“Saya akan surati seluruh perusahaan semen yang melewati jalan provinsi. Jangan bangun industri tidak disiapkan infrastrukturnya,” kata KDM.
Selain menyoroti tanggung jawab perusahaan, KDM juga memberikan kritik terhadap koordinasi antarwilayah dan proses perizinan pemerintah. Mengingat lokasi pabrik berada di Bekasi namun dampaknya dirasakan di Karawang, ia menilai adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan infrastruktur industri.
“Pabrik semennya itu sebenarnya ada di Bekasi. Harusnya yang bertanggung jawab jalan itu Bekasi. Bikin pabrik semen, nggak disiapin jalannya. Ini salah,” ucap Dedi.
Ia menambahkan bahwa kesalahan tidak sepenuhnya berada di pihak swasta, melainkan juga pada kebijakan pemerintah dalam memberikan izin operasional tanpa mempertimbangkan kualifikasi infrastruktur yang memadai.
“Yang salah itu menurut saya bukan perusahaan. Yang salah adalah pemerintah yang memberikan izin, memberikan izin pabrik semen tapi tidak membuat jalan yang kualifikasinya untuk dilewati mobil 40 ton,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta jajaran manajemen PT Jui Shin Indonesia. Solusi ini diharapkan dapat mengakhiri konflik sosial dan memberikan kepastian infrastruktur bagi masyarakat maupun pelaku industri di wilayah tersebut.
