Keterlibatan ASN di Politik Praktis Bukan Fenomena Baru
Pengamat politik Emay Ahmad Maehi
KARAWANG, RAKA – Sepantasnya, Aparat Sipil Negara (ASN) tidak turut terlibat dalam politik praktis, namun potensi ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat memungkinkan.
Emay Ahmad Maehi, pengamat politik mengatakan keterlibatan ASN dalam politik praktis bukan fenomena baru, pasalnya jauh sebelum tahun 2020 ini ada istilah ABG (ABRI, Birokrat, Golkar). “Jadi dulu juga birokrat itu menjadi mitra partai politik Golkar untuk mempertahankan kekuasaan orde baru (dulu),” jelasnya, kepada Radar Karawang, Minggu (18/10).
Melihat kacamata dari sejarah sebelum tahun 1998 itu, lanjut Kang Emay, sapaan akrab Emay Ahmad Maehi, setelah pergerakan reformasi, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis tapi calon maupun partai politik melihat bahwa ASN itu potensi yang cukup besar untuk dilibatkan dalam pemenangan calon. “Undang-undang yang ada tentang kedudukan fungsi dan tugas, memang harus mendapatkan fungsi pengawasan yang serius, tetapi siapa pun tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ASN itu adalah para pemilih potensial dengan berbagai jaringan yang dimilikinya,” katanya.
Kemudian, Emay mantan Ketua KPU Kabupaten Karawang menilai logis atau masuk akal, ketika ASN ditarik atau dilibatkan oleh berbagai kepentingan politik. Sehingga perlu ada pengawasan yang maksimal dalam hal ini terhadap ASN yang terlibat dalam politik praktis. “Fungsi pengawasan harus diperkuat, biasanya ada pengawasan internal, dan pengawasan internal harus melakukan kolaborasi model pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara,” katanya.
Menurut Emay, sampai saat ini pihaknya belum melihat secara masif sistemik keterlibatan ASN di pilkada tahun ini, tapi tidak menutup kemungkinan secara personal.
“Kalau sampai sistemik, struktur dan masif saya belum melihat itu, kalau secara personal wajar ada dan harus diawasi. Wajar ada dalam pengertian ini fenomena politik,” pungkasnya. (mra)
