KARAWANG, RAKA – Saat Pemerintah Kabupaten Karawang gencar menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran corona, kampanye para pasangan calon bupati dan wakil bupati justru banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan.
“Kalau yang teregister belum ada, tapi kalau teguran langsung hampir semua kegiatan kampanye dapat teguran. terkait protokol kesehatan,” ujar Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang Roni Rubiat Machry kepada Radar Karawang.
Komisioner lainnya, Suryana Hadi Wijaya juga membenarkan jika selama masa kampanye ini terdapat beberapa catatan para pasangan calon melanggar protokol kesehatan.
“Iya di beberapa kecamatan, para paslon di setiap kegiatan melanggar protokol kesehatan. Datanya ada tapi masih direkap,” ucapnya.
Menurutnya, terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa kampanye tentu akan mendapatkan sanksi. Namun saat ini pihaknya belum memutuskan sanksi terhadap mereka.
“Nanti kita plenokan bersama pimpinan,” ujar Suryana.
Selain pelanggaran protokol kesehatan, kata dia, pelanggaran APK juga banyak ditemukan di lapangan. Di zona yang tidak diperbolehkan untuk dipasang APK tetapi masih banyak ditemukan APK paslon yang terpasang.
Suryana mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para tim paslon untuk segera menurunkan APK yang melanggar. Jika tidak diturunkan oleh tim, ia akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya.
“Seperti di Tuparev, di Johar itu kan banyak APK. Itu sebenarnya zona yang dilarang dipasang APK,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu Viary Muchlas Mubarok mengatakan, data yang terpapar covid-19 di Karawang grafiknya terus naik, artinya persoalan pelanggaran protokol kesehatan para paslon pada saat masa kampanye ini tidak boleh dianggap sepele apalagi diabaikan.
Dikatakan Viary, para paslon ini adalah orang yang akan memimpin Karawang kedepan, sejak hari ini harusnya peduli terhadap keselamatan masyarakatnya bukan malah mengorbankan rakyat. Dalam pesta demokrasi memang interaksi yang terjadi dengan masyarakat susah untuk dilepaskan, tapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19.
Menurutnya, tetap menjaga jarak juga hal yang penting diperhatikan, jangan karena hanya ingin terlihat dengan rakyat selalu berdekatan untuk melalukan foto bersama. “Bagi saya dekatnya pemimpin dengan rakyat bukan dilihat dari jarak ketika berfoto, tapi dekatnya pemimpin dengan rakyat adalah kebijakannya harus berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Viary juga meminta kepada Bawaslu Karawang agar memberikan sanksi terhadap para paslon yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi ini.
“Para pasanagan calon yang berkampanye melanggar protokol kesehatan harus diberikan sanksi secara tegas, baik sanksi administrasi hingga diskualifikasi sebagai peserta pemilu ataupun sanksi pidana ketika melanggar undag-undang kekarantinaan,” tuturnya. (nce)
