KARAWANG, RAKA – Persoalan layanan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Komitmen yang dihasilkan melalui forum lintas pemangku kepentingan diharapkan tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata di lapangan.
Hal tersebut menjadi salah satu tujuan digelarnya Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Kabupaten Karawang yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta komunitas pengelola layanan berbasis masyarakat.
Perwakilan Perkumpulan Inisiatif Pius Widiat Moko mengatakan, forum tersebut merupakan inisiatif Koalisi Prima WASH bersama Forum CSO WASH Karawang untuk membangun ruang komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
“Harapannya, komitmen-komitmen yang sudah dihasilkan bisa direalisasikan di lapangan, bukan hanya berhenti di ruangan ini. Itu yang menjadi tujuan dari MSF ini,” katanya, Selasa (3/11).
Pius juga menyoroti keberadaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta Forum PKP di lingkungan pemerintah daerah yang berdasarkan informasi terakhir diterimanya diduga tidak lagi berjalan aktif.
Padahal, menurut dia, wadah tersebut memiliki fungsi dan pola kerja yang sejalan dengan MSF WASH karena sama-sama membahas persoalan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
“Kalau memang benar saat ini vakum, MSF ini bisa menjadi langkah awal untuk mereaktivasi kembali Pokja dan Forum PKP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pius menegaskan, tindak lanjut forum harus menyentuh dua aspek, yakni persoalan yang dihadapi komunitas serta kebijakan pemerintah daerah.
Untuk persoalan di tingkat komunitas, pihaknya akan mengawal berbagai keluhan, termasuk persoalan koordinasi antara Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dengan pemerintah. Pihaknya juga akan menindaklanjuti komitmen para pihak yang terlibat dalam penyediaan air bersih agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sementara dari sisi kebijakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah mengeluarkan regulasi yang mampu memperkuat peran komunitas dalam mengelola layanan air bersih, persampahan, maupun sanitasi.
Menurutnya, berbagai inisiatif yang telah dilakukan masyarakat perlu mendapatkan dukungan dan pengakuan melalui kebijakan pemerintah. Jangan sampai upaya warga yang sudah berjalan justru dibiarkan tanpa pendampingan maupun dukungan berkelanjutan.
“Inisiatif masyarakat harus ditangkap pemerintah dalam bentuk pengaturan. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan warga dilepaskan begitu saja. Forum ini ingin menyambungkan apa yang sudah diinisiasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang bisa mengakomodasi peran komunitas,” jelasnya.
Pius menambahkan, keberhasilan forum tidak cukup hanya diukur dari lahirnya kebijakan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu indikator yang akan dikawal adalah dukungan anggaran pemerintah daerah untuk sektor sanitasi dan pengelolaan sampah, terutama dalam perencanaan anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
“Indikator yang akan kita lihat salah satunya dukungan anggaran pemerintah. Apakah ada peningkatan anggaran untuk kegiatan sanitasi maupun pengelolaan sampah pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Semakin meningkat dukungan anggarannya, semakin terlihat komitmen pemerintah terhadap persoalan tersebut,”tutupnya. (zal)
DISKUSI: Berbagai elemen masyarakat ikuti MSF WASH Kabupaten Karawang.
