PURWASARI, RAKA – Sudah setahun sejak dicanangkannya program kartu tani yang digang-gadang akan memberikan subsidi tepat sasaran bagi para petani. Namun sampai saat ini program tersebut belum dapat dirasakan oleh para petani, seperti yang disampaikan para petani di Desa Tegalsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.
Ketua Kelompok Tani Karya Mukti, Endang (55) mengatakan, sebagian petani di kelompoknya sudah memuiliki kartu tani, namun tidak sedikit pula yang belum memilikinya dan masih dalam tahap pengajuan. Sepengetahuannya, kartu tani tersebut diberikan kepada penggarap tanah, akan sulit bila kartu tersebut diberikan kepada pemilik tanah sebab banyak yang tinggal di luar daerah. “Rencananya memang akan mendapatkan pupuk subsidi, tapi belum. Katanya alasannya karena belum semua petani memilik kartu tani, nanti kalau sudah punya semua baru diturunkan subsidinya,” terangnya.
Endang juga mengatakan, meski para petani sudah banyak yang memiliki kartu tani, namun mereka belum mengerti kegunaan dan penggunaan kartu tersebut. “Sudah ada sosialisasi, namun namanya petani dikasih sesuatu yang baru akan kaget, kalau sudah berjalan setahun dua tahun baru bisa,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Kelompok Tani karya Tani, Abun hari (60) juga mengatakan, baru sebagian petani di kelompoknya yang sudah memiliki kartu tani. Hal itu kemungkinan karena para petani tidak ada niat untuk memngajukan kartu tani. Adapaun yang sudah memiliki kartu tani belum bisa merasakan manfaatnya sebab program belum berjalan. “Belum berjalan, sudah lama sejak pertama mereka membuat kartu, mungkin memang programnya belum diaktifkan,” tuturnya.
Sementara itu pemilik toko tani di Tegalsari, Anta (44) mengatakan, penyaluran pupuk subsidi dengan kartu tani memang melalui kios. Sistemnya satu kios menyalurkan kebutuhan pupuk untuk beberapa kelompok tani dalam satu desa. Ia sendiri mengaku, sudah memiliki alat EDC untuk menunjang program tersebut, namun sampai saat ini belum digunakan karena program belum berjalan. “Sudah sering kumpulan, sudah ada sosialisasi, mungkin tinggal nunggu waktu berlakunya, kan sekarang masih dalam tahap uji coba di beberapa daerah,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, untuk mendapatkan pupuk subsidi, petani harus menabung pada rekening di kartu taninya dan hal tersebut dirasa sulit untuk dapat dilakukan oleh petani. Selain itu, kendala lainnya adalah permasalah siapa yang berhak mendapatkan kartu tani, apakah pemilik lahan, penyewa lahan atau penggarap lahan. “Yang sewa kan gak ada kartu taninya, mereka gak ada hak punya kartu tani. Mereka kan tidak tetap, besok nyewa di sini, tahun depan belum tentu sewa dimana,” ungkapnya.
Permasalahan lainnya adalah pembatasan jatah pupuk untuk setiap petani. Dalam setahun petani bisa saja penggunaan pupuknya lebih dari yang ditentukan, terlebih bila mereka menanam palawijaya di sela masa panen dan masa tanam. “Kan kalau mereka butuhnya lebih harus tetap juga beli pupuk yang harganya lebih mahal,” tuturnya.
Anta mengatakan, dirinya siap saja menjalankan program pemerintah tersebut apabila uji coba di daerah lain sudah terbukti berhasil dan pemerintah menjalankan program tersebut dengan baik. Meski demikian, ia tetap khawatir mendapatkan rugi jika pupuk subsidi yang dibeli tidak habis terjual kepada para petani pemilik kartu tani, sedangkan pupuk tersebut tidak boleh dijual kepada yang lain. “Ya pedagang mah pasti hitungannya laba, kan pupuk itu sistemnya kita beli, bukan pemirintah menitipkan. Jadi kalau tidak petaninya gak pada beli, kita juga gak bisa jual ke orang yang lewat, kita jadi rugi,” keluhnya.
Sebab itu, tambahnya, sebaiknya penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui aparat desa, sebab desa lebih tahu mengenai data petani dan lahannya. “Ya langsung saja di desa, kan tidak setiap bulan, untuk aparatur desa mereka bisa ambil sedikit laba, asal terbuka sama petani,” katanya. (mg)
