KLARI, RAKA – Menjadi desa yang jumlah penduduknya padat ternyata memberikan dampak negatif untuk desa Duren. Pasalnya pemerintahan desa harus semaksimal mungkin menjalankan roda pemerintahan terutama berkaitan dengan izin-izin perusahaan termasuk klinik.
“Kami terus lakukan inventarisir, karena kalau ada perusahan tanpa izin bisa berdampak buruk,” ujar Kasi Trantib Desa Udren, Arif Maulana.
Menurutnya, saat ini ada beberapa usaha yang tengah diincar untuk dilakukan sidak. Karena diduga tidak mengantongi izin. “Ada klinik yang kita intai, karena diduga belum berizin, kalau ada masalah gimana bisa mempertanggungjawabkannya coba,” tambahnya.
Bahkan, tambah Arif, warga setempat sudah melayangkan surat kepada DPRD Karawang untuk melakukan sidak. Setelah sidak ternyata benar klinik tersebut tidak mengantongi izin, maka akan ditutup sementara sampai melengkapi izin. “Suratnya sudah dilayangkan ke DPRD, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, klinik yang tidak memiliki izin sangat rawan disalah gunakan. Mulai dari pelayanan kesehatan bahkan termasuk persoalan pemberian obat. “Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian, bagaimana kalau melakukan malpraktik,” tegasnya.
Sementara anggota DPRD Karawang yang merupakan komisi A, Saepudin Permana pernah menyampaikan, jika ada persoalan di tengah masyarakat berkaitan dengan izin, maka pihaknya siap untuk menindaklanjuti. “Silahkan layangkan suratnya ke pimpinan. Jika berkaitan dengan perizinan, kami bisa sidak bersama dengan DPMPTSP,” ujarnya. (zie)
