Ketua Umum HMI Cabang Karawang, Fajar Andriyansyah
KOTABARU, RAKA – Prihatin dengan kondisi dunia pendidikan di masa pandemi, Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang menilai pendidikan semakin tidak terarah.
Ketua Umum HmI Cabang Karawang Fajar Andriyansyah mengatakan, menyoal beberapa program dari Mendikbud RI. “Mas Menteri yang saya hormati, dunia pendidikan kita seakan tak jelas arahnya setelah dilanda wabah pandemi Covid-19,” ujarnya, kepada Radar Karawang, Minggu (26/7).
Meski pandemi Covid-19 ini berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial maupun pendidikan itu sendiri. Selama pandemi Mendikbud mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara online. “Apakah Mas Menteri tahu di Indonesia tidak semua peserta didik orang tuanya mampu?,” tanya Fajar.
Masih dikatakannya, dalam isi surat tersebut juga, banyaknya orang tua murid yang mengeluh akan kebijakan ini sampai-sampai mereka harus meminjam uang kepada tetangganya untuk membelikan anaknya handphone, ataupun pinjam handphone ke tetangganya agar anaknya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. “Ditambah bukan hanya itu, orang tua murid pun harus dibebani dengan membeli kuota internet yang dalam sebulan bisa menghabiskan uang 100-200 ribu,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh seharusnya diimbangi dengan infrastruktur pendidikan yang memadai dan itu disubsidi oleh pemerintah. Subsidi itu misalnya, untuk pemberian handphone dan kuota internet gratis kepada peserta didik yang tidak mampu, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. “Mas Menteri, apakah Mas Menteri tahu banyak orang tua mahasiswa yang saat ini kehilangan pekerjaan bahkan pendapatan ekonominya menurun. Seharusnya Mas Menteri mengintruksikan ke semua perguruan tinggi untuk membebaskan sementara biaya kuliah selama pandemi,” ungkapnya.
Fajar menilai, Mendikbud tidak berani mengambil sikap malah mengembalikan kebijakan itu kepada masing-masing universitas. Sehingga kebijakan tiap universitas berbeda-beda, ada yang dipotong 30 persen, ada yang 50 persen. “Terakhir saya sangat bermohon jangan bebani mereka dengan kebijakan yang tak pro rakyat. Anak-anak bangsa kita calon penerus masa depan bangsa ini. Harapannya, Mas Menteri memberikan solusi kebijakan alternatif yang diterima semua kalangan,” pungkasnya. (acu)
