Radarkarawang.id- Di luar Koalisi Indonesia Maju, seperti Partai Nasdem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memberikan sinyal ingin bergabung dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Sementara, PKS dinilai malu-malu untuk merapat dengan koalisi Prabowo-Gibran. Pasalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi membuka diri mengikuti langkah PKB dan Nasdem merapat ke Prabowo-Gibran. “PKS terlihat mau tapi malu-malu. Indikasinya PKS mulai buka komunikasi ke Prabowo undang halal bihalal,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.
Menurut Adi, sikap mau tapi malu itu ditunjukkan PKS dengan membukan komunikasi ke partai koalisi Prabowo-Gibran. Namun, ia menyebut PKS tidak mungkin menawarkan diri untuk bergabung bersama Prabowo-Gibran. “Intinya PKS tak mungkin menawarkan diri berkoalisi ke Prabowo, tapi kalau diajak rasa-rasanya PKS tertatik gabung,” ucap Adi.
Berbeda dengan PDI Perjuangan, kata Adi, PDIP terlihat lantang untuk berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi dari Prabowo-Gibran. Sebab, belakangan ini PDIP sangat masif menyuarakan bahwa terdapat kecurangan pada Pilpres 2024. “PDIP terlihat paling siap jadi oposisi.
Sampai hari ini PDIP terus gaspol serang Pemilu 2024 curang. Tak ada takut-takutnya apalagi jaim,” papar Adi.
Adi menilai, jika PDIP ingin berkoalisi dengan Prabowo-Gibran semestinya sudah mulai melenturkan kritik. Namun, sejauh ini partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih kencang dalam mengkritisi hasil Pemilu 2024. “Mestinya kalau PDIP berharap diajak koalisi Prabowo, mestinya mulai kalem. Tapi nyatanya PDIP terus menyalak. Bahkan sekrang gugat ke PTUN,” tutupnya. (asy)
