CIKAMPEK,RAKA- Polemik rekrutmen tenaga kerja PT Astra Honda Motor (AHM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebut perusahaan abaikan putra daerah meskipun telah memenuhi kualifikasi.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Karawang, H. Suhara Iskandar, yang juga Ketua BPD Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek menyatakan telah menyiapkan surat protes resmi kepada manajemen PT AHM.
Baca Juga : Pemuda Jayakerta Tewas di Tangan Satpam
“Surat protes ini segera kami layangkan. Kami juga mempertimbangkan langkah class action terhadap pihak perusahaan,” tegas Suhara kepada wartawan, Senin (23/6).
Ia menuding PT AHM telah melanggar Peraturan Daerah Karawang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan. Kecurigaan ini diperkuat dengan kedatangan ratusan tenaga kerja dari luar daerah Karawang yang diketahui menyewa kontrakan di sekitar pabrik, hanya beberapa hari setelah proses rekrutmen dibuka.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Mengapa putra daerah yang sudah susah payah melamar justru tidak dilibatkan, sementara pekerja dari luar dengan mudah masuk?” katanya.
Tonton Juga : DONO, KOMEDIAN, DOSEN KILLER, AKTIVIS
Padahal, kata Suhara, Pemerintah Desa Dawuan Barat telah mengumpulkan formulir lamaran kerja dari ratusan warga setempat sebagai bentuk dukungan partisipatif terhadap sistem rekrutmen yang transparan.
“Pabrik ini berdiri di tengah-tengah kami. Sudah sewajarnya masyarakat sekitar diberikan prioritas, selama mereka memenuhi kualifikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang menyatakan bahwa proses rekrutmen PT AHM telah diarahkan agar dilakukan secara transparan melalui sistem satu pintu di laman resmi Infoloker.karawangkab.go.id.
“Kami mengundang PT AHM dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Cikampek untuk menyosialisasikan sistem rekrutmen berbasis online ini. Tujuannya untuk memastikan keterbukaan dan kesetaraan peluang kerja,” jelas Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, dalam pernyataan resminya, Senin (23/6).
Menurut Rosmalia, PT AHM telah membuka peluang bagi sekitar 800 tenaga kerja yang akan diserap secara bertahap hingga akhir 2025. Ia juga mengapresiasi peran aktif para kepala desa dalam mendorong perusahaan agar membuka rekrutmen secara resmi dan akuntabel.
“Kami memahami aspirasi masyarakat. Tapi prosesnya sudah terbuka dan semua pelamar memiliki kesempatan yang sama selama mengikuti prosedur di Infoloker,” katanya.
Disnakertrans juga secara rutin menggelar pelatihan dan bimbingan kesiapan tes kerja dua kali dalam sebulan. Namun sayangnya, tingkat partisipasi masih rendah.
“Dari 100 undangan, kadang hanya 30–40 yang hadir. Padahal ini penting untuk persiapan mereka dalam menghadapi tes, baik psikotes, logika, maupun wawasan kebangsaan,” tambahnya.
Rosmalia menegaskan bahwa dukungan kepala desa penting, tapi tidak bisa menjadi jaminan kelulusan. Ia mengimbau agar masyarakat tidak hanya mengandalkan koneksi, melainkan benar-benar mempersiapkan diri secara kompetitif.
“Kami siap memfasilitasi pelatihan. Tapi hasil akhir tetap ditentukan oleh kemampuan masing-masing dan kebutuhan perusahaan,” tandasnya.
Disnakertrans juga menggandeng sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal, terutama lulusan baru.
“Jangan sampai anak-anak kita hanya jadi penonton di rumah sendiri. Kita dorong kolaborasi semua pihak agar mereka bisa bersaing,” pungkas Rosmalia. (uty)
