Radarkarawang.id – Entah karena kekurangan anggaran atau munculkan semangat gotong royong, Gubernur Jabar galang donasi publik sehari seribu, tujuannya untuk apa?
Donasi publik ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Penggalangan dana ini, berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nomor: 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Ruang lingkup gerakan ini berada di lingkungan pemda provinsi, pemda kabupaten/kota maupun instansi pemerintah lainnya dan swasta. Kemudian di lingkungan sekolah dasar maupun menengah dan terakhir di lingkungan masyarakat seperti RT/RW.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Desa Kutamakmur Sudah Punya 322 Anggota
Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya dalam mendukung program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau dikenal dengan Poe Ibu.
Humas KCD Pendidikan Wilayah IV Noval mengatakan, bahwa seluruh pimpinan dan staf di lingkungan KCD telah menjalankan program tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendorong peningkatan solidaritas sosial.
“Program Poe Ibu ini mengacu pada Surat Edaran Nomor: 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu),” katanya, Jumat (3/10).
Program ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jabar sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan Kesehatan.
Dua bidang tersebut, lanjutnya, hingga kini terkendala keterbatasan anggaran dan akses. Gerakan ini merupakan bentuk gotong royong berbasis kearifan lokal.
Tonton Juga: Bangunan Peninggalan Belanda Bekas Pekerja PJKA
Poe Ibu menjadi wadah donasi publik resmi tujuannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas.
“Dana yang terkumpul dari gerakan ini penyalurannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini adalah bentuk nyata solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama,” tegasnya.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Jabar menilai Gerakan Poe Ibu merupakan kedok populis untuk pungut uang warga.
Sekretaris LBH Ansor Jabar, Opik Taopikul Haq menuturkan, ide program Sapoe Sarebu kebijakan Gubernur Jabar yang aneh dan tidak logis.
Bahkan, Opik mengira bahwa program tersebut tidak terkait dengan iuran atau pungutan kepada warga Jabar karena namanya Program Poe Ibu.
“Ya awalnya saya pikir program perlindungan kepada para kaum perempuan. Terkhusus kaum Ibu yang posisinya memang masih memerlukan perhatian,” katanya.
Opik menuding KDM menciptakan program yang terkesan mengelabui warga. Padahal, masih menurut Opik, apa bedanya program tersebut dengan menaikan pajak.
“Mungkin KDM belajar dari gejolak terkait kenaikan PBB. Sehingga dia tidak mau menaikan pungutan yang bakal menimbulkan gejolak. Maka memilih program yang terkesan populis. Padahal intinya mengelabui,” tuturnya.
Mencari dana dengan cara membebani masyarakat merupakan cara yang gampang, tetapi tidak bijak. Terkesan Pemprov Jawa Barat tidak mau mikir.
“Yang paling gampang itu memang mungutin warga. Paling gampang itu, tapi apakah itu baik? Saya kira itu tidak baik,” ungkapnya.(zal/asy)
