PURWAKARTA, RAKA – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum untuk kembali memaknai arti kemerdekaan. Bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Partai NasDem, Astri Novitasari, kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Astri, salah satu ruang penting untuk mengisi kemerdekaan di tingkat daerah adalah melalui lembaga legislatif. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan, anggaran, dan pengawasan pemerintahan berjalan untuk kepentingan masyarakat.
“Bagi DPRD Purwakarta, semangat kemerdekaan seharusnya diterjemahkan ke dalam kerja yang nyata, membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada jalur kepentingan publik,” ujar Astri, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai tiga fungsi DPRD, yakni pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, bukan sekadar kewenangan kelembagaan. Fungsi tersebut merupakan amanah karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat.
“Tiga fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan bukan sekadar kewenangan kelembagaan, melainkan amanah yang melekat karena anggota dewan dipilih oleh rakyat,” tuturnya.
Astri menegaskan, kemajuan daerah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu mencakup berbagai kebutuhan dasar, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Di Purwakarta, ukuran kemajuan harus terlihat dari hal-hal sederhana yang menyentuh kehidupan warga: jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta pemerintahan yang terbuka dan bersih,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai penggunaan anggaran daerah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat. Program yang lahir dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga harus benar-benar berasal dari persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.
“Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Astri.
Ia juga mengingatkan agar pokok-pokok pikiran anggota DPRD tidak berhenti pada proses pengusulan, tetapi diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Seperti diingatkan Tomsi, pokok-pokok pikiran anggota dewan harus bersumber dari kebutuhan daerah pemilihan dan diwujudkan dalam program yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Astri, fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di daerah. Pemerintah tetap membutuhkan kontrol agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai kepentingan publik.
“Fungsi pengawasan menjadi sangat penting. Kemerdekaan tidak berarti pemerintah boleh berjalan tanpa kontrol,” tuturnya.
Ia menilai DPRD harus berani menyampaikan kritik ketika menemukan program yang tidak berjalan atau anggaran yang tidak tepat sasaran.
“DPRD harus berani bertanya ketika program tidak berjalan, mengkritisi ketika anggaran tidak tepat sasaran, dan mendorong perbaikan ketika pelayanan publik belum memenuhi harapan,” ungkap Astri.
Namun, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah. Fungsi kontrol harus diarahkan untuk memastikan kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya.
Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Astri juga menilai demokrasi di daerah tidak cukup hanya dengan menghasilkan wakil rakyat melalui pemilu. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.
“Demokrasi daerah juga tidak cukup hanya dengan menghasilkan wakil rakyat melalui pemilu. Demokrasi harus menghasilkan kebijakan yang mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya DPRD menjalankan fungsi secara efektif, partisipatif, dan transparan. Anggota dewan juga harus hadir di tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga.
“Artinya, anggota DPRD tidak boleh hanya hadir ketika rapat atau ketika menyusun anggaran,” ucapnya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus dibawa ke ruang kebijakan agar persoalan warga dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Mereka harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan warga, dan membawa aspirasi itu ke ruang kebijakan.
Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Astri mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, pelayanan publik hingga persoalan lingkungan.
“Rakyat memang telah merdeka dari penjajahan, tetapi perjuangan belum selesai,” tegas Astri.
Menurutnya, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja yang jujur serta kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan.
Tugas generasi hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja yang jujur dan kebijakan yang menghadirkan keadilan.
Sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Purwakarta, Astri mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali komitmen bekerja lebih dekat dengan masyarakat.
Ia juga menilai kritik dan aspirasi masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam demokrasi. Sementara kekuasaan harus tetap dipandang sebagai amanah.
“Kritik harus diterima sebagai bagian dari demokrasi. Aspirasi harus ditempatkan sebagai bahan utama dalam mengambil keputusan. Dan kekuasaan harus selalu diingat sebagai titipan, bukan fasilitas pribadi,” ungkapnya.
Astri berharap peringatan HUT ke-81 RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Dari Purwakarta, semangat itu harus kita wujudkan melalui politik yang santun, kebijakan yang berpihak, anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berani,” harap Astri.
Menurutnya, keberhasilan wakil rakyat pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Karena ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan seberapa sering ia berbicara tentang rakyat, tetapi seberapa nyata rakyat merasakan manfaat dari perjuangannya,” pungkasnya. (yat)
