KARAWANG, RAKA- Selain anjuran agar tidak panik, pemerintah desa juga di wanti-wanti agar selalu aktif berkoordinasi dengan dinas dan unsur Muspika dalam menyikapi Covid -19 di Karawang.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, meminta para kades agar mampu menangkal informasi hoaks soal corona. Baik status Orang Dalam Pantauan (ODP), Pengawasan (PDP) maupun kategori positif corona pemahamannya pada masyarakat.
Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengatakan, kades dan pegawai desa tidak boleh panik. Justru harus selalu aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta terus berkoordinasi dengan dinas serta unsur Muspika soal corona dan statusnya. Ia juga menganjurkan agar para kades bisa menangkal segala informasi hoaks yang beredar di tengah masyarakat melalui media sosial maupun memberikan informasi secara resmi, akurat dan valid. “Beri pemahaman kepada masyarakat soal status dan kriteria Corona, tangkal segala bentuk hoaks yang beredar,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah desa juga di harapkan tidak serampangan memberikan izin kegiatan kepada masyarakat, kecuali dalam hal yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan peribadatan. “Izin keramaian kita harapan diminimalisir, kecuali yang berkaitan dengan peribadatan,” katanya.
Sementara, Kepala Puskesmas Pacing Ucin Supriadi mengatakan, semua orang yang pulang dari luar negeri harus di pantau dan priksa selama 14 hari. Pemeriksaan tersebut di lakukan untuk mendeteksi apakah orang tersebut terinfeksi virus atau tidak. “Jita owriksa dan di beri pengawasan selama 14 hari, karena belum tentu positif covid-19,” ujarnya. (rok)
