PURWAKARTA, RAKA – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Purwakarta melonjak tajam pada 2026. Alokasi bantuan untuk Purwakarta meningkat dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit pada 2026.
Lonjakan tersebut membuat jumlah rumah yang masuk program bedah rumah di Purwakarta meningkat lebih dari sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan peningkatan program tersebut harus dibarengi pengawasan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jumat (2/10/2026).
Melalui BSPS, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah. Dana tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Renovasi rumah juga didampingi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) atau petugas dari Kementerian PKP. Pelaksanaan program didorong menggunakan semangat gotong royong masyarakat.
“Ini namanya bantuan stimulan perumahan swadaya. Saya lihat di laporan banyak tempat yang melakukan gotong royong, bisa barang, tenaga, bisa uang,” kata Maruarar.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam program BSPS adalah kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah kontrakan atau sewaan.
Maruarar mengatakan penghuni kontrakan tidak otomatis kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat atau metropolitan. Namun, penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Mau ngontrak, mau sewa yang penting ada keterangan bahwa dia tinggal di situ oleh kepala desa, yang ngontrak dan yang punya tanah tiga tahun tinggal di situ,” kata Maruarar.
Pemerintah juga mengantisipasi agar bantuan tersebut tidak justru membuat penghuni kontrakan semakin terbebani. Pemilik rumah diminta tidak menaikkan harga sewa setelah rumah diperbaiki menggunakan bantuan pemerintah.
“Jangan nanti sewanya dinaikin lagi, kasihan dia. Kita harus lindungi rakyat, kita harus lebih pintar,” ujarnya.
Untuk menjadi penerima BSPS, masyarakat harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki KTP. Penerima juga harus memiliki atau menempati rumah satu-satunya yang tidak layak huni.
Selain itu, penerima harus memiliki penghasilan maksimal sesuai ketentuan UMP atau UMK serta belum pernah menerima BSPS, program bedah rumah pemerintah maupun bantuan atau pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lima tahun sebelumnya.
Pengecualian dapat diberikan untuk kondisi tertentu, seperti rumah yang terdampak bencana, kebakaran atau penataan kawasan kumuh.
Maruarar mengatakan pemerintah juga harus membedakan rumah yang masih memungkinkan direnovasi dengan rumah yang kondisinya sudah terlalu rusak.
Menurutnya, pembangunan rumah baru membutuhkan biaya lebih besar sehingga program BSPS saat ini lebih banyak diarahkan untuk rumah yang masih dapat diperbaiki. Untuk rumah yang sudah tidak memungkinkan direnovasi, pemerintah menyiapkan perencanaan pembangunan baru pada tahun berikutnya.
Di Jawa Barat, alokasi BSPS juga meningkat tajam. Pada 2025 pemerintah mengalokasikan 6.367 unit, kemudian meningkat menjadi 49.229 unit pada 2026.
Khusus Purwakarta, alokasi meningkat dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit pada 2026.
Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya cakupan program perbaikan rumah yang dijalankan pemerintah di Purwakarta. Namun, Maruarar menegaskan pelaksanaan di lapangan harus tetap diawasi agar bantuan tidak disalahgunakan.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat penerima tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan program bedah rumah.
“Program bedah rumah ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Rakyat harus berani. Kalau ada yang pungut, foto, video, viralkan. Jangan takut,” tegas Maruarar.
“Awasi di lapangan. Kalau ada siapa pun itu, jaga uang rakyat. Ini bukannya uang saya, uang rakyat,” lanjutnya.
Di Desa Pamoyanan, masyarakat turut bergotong royong membantu proses pembangunan rumah penerima bantuan.
Kepala Desa Pamoyanan Supriatna mengatakan warga ikut memberikan bantuan berupa material maupun tenaga.
“Dalam program bedah rumah ini rata-rata kita bantu atau gotong royong semuanya. Kadang-kadang kita ada bambu, kita ngasih bambu ataupun tenaga maupun barang-barang lainnya. Mengerjakannya bareng-bareng masyarakat lainnya,” ujar Supriatna.
Salah satu penerima bantuan adalah Eti Nurhayati, warga RT 08/RW 02 Desa Pamoyanan. Suami Eti bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.
“Suami sebagai kuli begitu. Kuli muat pasir, muat batu,” kata Eti.
Dengan kondisi penghasilan tersebut, Eti mengaku bantuan BSPS sangat membantu keluarganya karena biaya memperbaiki rumah secara mandiri cukup berat.
“Bapak Presiden, Bapak Menteri, terima kasih yang telah membedah rumah saya. Terima kasih banget. Ini manfaat buat saya,” ujar Eti. (yat)
