PURWAKARTA, RAKA – Kebijakan–kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Purwakarta dianggap memenuhi hak dasar dari masyarakat kabupaten kedua terkecil di Jawa Barat ini.
Seperti kebijakan soal kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan maupun terkait fasilitas umum lainnya. Hal tersebut yang dinilai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga Purwakarta dianugerahi sebagai kabupaten peduli HAM tahun 2019
Terkait penghargaan tersebut, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pihaknya sangat berbahagia dan bangga. Menurutnya, ini menjadi kado terindah yang diterima jajarannya di penghujung tahun 2019 ini.
Penghargaan ini menurutnya, akan menjadi penyemangat untuk jajarannya untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat. “Penghargaan ini, tentunya menjadi motivasi buat kami untuk terus meningkatkan pembangunan. Utamanya, yang menyangkut dengan hak–hak dasar masyarakat, terutama kaum perempuan, kaum ibu, anak dan kaum penyandang disabilitas,” katanya setelah menerima penghargaan HAM tahun 2019.
Dia menambahkan, pihaknya akan terus bekerja keras demi terciptanya pelayanan publik di Purwakarta agar bekerja lebih baik lagi. Tentunya, dengan tidak adanya sekat untuk membeda–bedakan masyarakat dengan keterbatasannya. “Dengan penghargaan ini, kami berharap Purwakarta bisa menjadi wilayah yang memenuhi kriteria sebagai daerah peduli hak asasi manusia. Terutama, dalam hal pelayanan publiknya,” jelas dia.
Dia juga menambahkan, memang sudah seharusnya setiap kebijakan yang digulirkan pemda mendukung peningkatan kesejahteraan yang menjadi hak dasar masyarakat. “Soal kesejahteraan masyarakat memang harus benar–benar diperhatikan,” tambahnya. (rls)
