Radarkarawang.id – Ratusan guru honorer di Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji selama tiga bulan.
Mereka yang terhimpun dalam Forum Guru Honorer (FGH) akhirnya mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.
Kedatangan mereka untuk menemui wakil rakyat guna mengadukan nasibnya.
Ratusan guru honorer itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Dilnasir, Sekretaris Komisi I DPRD Purwakarta Elthon Brameista Gunawan, dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Purwakarta diantaranya Nina Heltina, Ahmad Sanusi, dan Sulaeman.
Baca Juga : Puluhan Warga Diduga Jadi Korban Penipuan LPK Azumy Gakuin
Sekretaris BKPSDM Dadi Sadali, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Purwakarta.
Dari pertemuan itu, diperoleh keterangan bahwa sudah 3 bulan, tepatnya sejak bulan Januari hingga bulan Maret 2025, mereka belum menerima gaji sebagai guru.
Selain mengadukan nasib soal gajinya, para guru honorer itu, juga mempertanyakan tentang kejelasan dan kepastian R2/R3 untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu.
Tak cuma itu, mereka juga meminta kepastian soal kapan untuk R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.
Ditemui usai audensi dengan ratusan guru honorer itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Purwakarta, Purwanto mengatakan bahwa kebijakan baru dari pemerintah terkait guru honorer untuk menyelesaikan kemelut yang ada.
“Filosofi kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang mereka belum dibayar gajinya karena ada aturan katanya yang sudah mendapat sertifikasi gak boleh dibayar dari dana BOS,” ujarnya, Kamis (20/3).
Tonton Juga : MAUNG MV3 WAJIB DIGUNAKAN PEJABAT
“Tapi sampai sekarang mereka kan belum dapet duit sertifikasinya, gaji juga gak dibayar,” imbuh Purwanto.
Hal Ini, sambungnya, menjadi masalah karena ada juknis BOS. Ia menyebut, sertifikasi dapat keluar jika yang bersangkutan sudah menerima gaji dari pemerintah daerah bukan dari BOS.
“Dari pemerintah daerahnya juga kan belum dapet. Kasihan, nanti saya akan ada riview,” ungkap Purwanto.
Selain diterima anggota Komisi I DPRD Purwakarta, audensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Wahyu Wibisono. (yat)
