KARAWANG, RAKA – Kekeringan yang melanda sejumlah areal persawahan di Kabupaten Karawang membuat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Karawang terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan air bagi petani.
‎Kepala Bidang Prasarana DPKPP Karawang, Lilis mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) serta pemerintah pusat. ‎Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan bantuan pompa untuk membantu petani mendapatkan pasokan air di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrem.
Sebelumnya, sebanyak 63 unit pompa telah didistribusikan, dan dalam waktu dekat kembali akan diturunkan sekitar 93 unit pompa dari Kementerian Pertanian.
‎“Sekarang yang akan turun ada 93 pompa dari Kementerian Pertanian. Sebelumnya juga sudah ada 63 pompa yang kami dropping,” ujarnya.
‎‎Selain pompa, pihaknya juga telah menyalurkan berbagai jenis pompa dengan kapasitas berbeda, mulai dari ukuran 4 inci hingga 9 inci. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. ‎Namun, Lilis menyebut persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pompa. Kondisi saluran irigasi juga menjadi salah satu kendala karena sejumlah aliran air tidak dapat mengalir secara maksimal akibat adanya penyumbatan. ‎
“Kami sebenarnya hanya menangani saluran tersier. Untuk saluran sekunder itu ada kewenangannya masing-masing. Sumber airnya ada, tetapi tidak sampai ke daerah karena ada yang tersumbat,”terangnya.‎
‎Ia menjelaskan, salah satu penyebab tersumbatnya aliran air adalah pertumbuhan ganggang yang mengikat dan menghambat aliran. Kondisi tersebut berbeda dengan eceng gondok yang masih memungkinkan air mengalir di bawah permukaan. ‎Karena itu, normalisasi saluran dinilai menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi.
‎“Kalau sumber airnya ada dan irigasinya bisa masuk, kami bisa bantu dengan pompa. Tetapi kalau sumber airnya tidak ada, pompa juga tidak bisa bekerja maksimal,” ujarnya.
‎‎Lilis mengatakan berdasarkan data sementara, areal persawahan yang terdampak kekeringan saat ini mencapai sekitar 1.000 hektare. Namun, data tersebut masih dalam proses pembaruan karena kondisi di lapangan terus berubah. ‎
Untuk memperkuat penanganan, Kementerian Pertanian juga telah mengalokasikan program irigasi perpompaan di sejumlah titik di Karawang. Sedikitnya terdapat 30 titik yang mendapatkan program tersebut, terutama di wilayah utara dan tengah.
‎‎Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program optimalisasi lahan (oplah) yang mencakup sekitar 2.000 hektare. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mengatasi keterbatasan pasokan air.
‎“Untuk irigasi perpompaan dari pemerintah pertanian ada 30 titik. Kebanyakan di daerah utara dan tengah. Nanti juga ada optimalisasi lahan sekitar 2.000 hektare,” paparnya.
‎Menurut Lilis, pompa yang digunakan petani dapat dipindahkan sesuai kebutuhan karena sebagian perangkatnya dapat dibongkar-pasang. Sumber tenaga pompa juga dapat menggunakan bahan bakar maupun listrik, tergantung jenis mesin yang digunakan. Namun, penggunaan pompa berbahan bakar solar menjadi beban tersendiri bagi petani. Berdasarkan informasi yang diterima dari petani, biaya bahan bakar untuk mengoperasikan pompa dapat mencapai sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per hari.
‎“Kalau menggunakan solar, setidaknya sehari bisa Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu,” ungkapnya.
‎‎Untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pengambilan air secara langsung dari saluran irigasi, DPKPP Karawang juga mendorong pembangunan tempat penampungan air seperti embung. ‎“Makanya nanti akan kita buatkan seperti embung, tempat penampungan air. Jadi airnya bisa ditampung dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan,”tutupnya. (zal)
