Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Karawang
Trending

Syarat Baru Ganti Status Pekerjaan KTP Pekerja Informal

KARAWANG, RAKA – Masyarakat yang hendak mengubah status pekerjaan dalam dokumen kependudukan kini harus melengkapi persyaratan administrasi. Khusus bagi warga yang bekerja di sektor informal, perubahan status pekerjaan harus disertai surat keterangan (suket) dari pemerintah desa sebagai bukti pekerjaan yang sedang dijalani.

Sekretaris Disdukcapil Karawang Saepul Muhtadin mengatakan, ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan data pekerjaan masyarakat yang tercatat dalam administrasi kependudukan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, persyaratan dokumen pendukung berbeda antara pekerja formal dan informal. Bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal, seperti karyawan perusahaan atau instansi, dapat melampirkan dokumen pengangkatan atau bukti penerimaan kerja. Sementara itu, masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, buruh, maupun pekerjaan lainnya yang tidak memiliki dokumen resmi, dapat melampirkan surat keterangan dari pemerintah desa.

“Setelah kami konsultasikan ke Dirjen, untuk pekerjaan informal itu harus dilengkapi dengan surat keterangan dari desa. Misalnya, warga tersebut memang bekerja sebagai pedagang atau pekerjaan informal lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan status pekerjaan masyarakat selama ini cukup dinamis. Seseorang bisa saja berganti pekerjaan dalam waktu singkat, sehingga data yang tercatat dalam dokumen kependudukan perlu terus disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Tujuannya untuk mengakurasi data pekerjaan masyarakat. Sebab, pekerjaan informal itu bisa berubah-ubah. Hari ini menjadi tukang, besok bisa bekerja di tempat lain. Karena itu, perlu ada bukti yang menguatkan pekerjaan yang sedang digeluti saat ini,” jelasnya.

Torrich menambahkan, pemerintah desa dilibatkan dalam proses tersebut karena dinilai lebih mengetahui kondisi dan aktivitas pekerjaan warganya. Dengan begitu, data yang dimiliki Disdukcapil tidak hanya berdasarkan pengakuan masyarakat, tetapi juga memiliki dokumen pendukung dari lingkungan tempat tinggal.

“Disdukcapil tentu tidak selalu mengetahui secara langsung pekerjaan setiap warga. Sementara pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa membantu memastikan pekerjaan yang bersangkutan,” katanya.

Terkait anggapan bahwa perubahan status pekerjaan tersebut berkaitan dengan peluang mendapatkan bantuan sosial, Torrich menegaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bantuan bukan menjadi kewenangan Disdukcapil, melainkan Dinas Sosial.

Ia menyebut, penentuan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki tahapan dan indikator tersendiri. Status pekerjaan bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kategori kesejahteraan keluarga.

“Kalau untuk desil, itu ranahnya Dinas Sosial. Ada tahapan dan proses tersendiri dalam penentuannya. Jadi, sekalipun kepala keluarga sekarang berstatus buruh, misalnya, tetapi sebelumnya pernah memiliki kendaraan atau aset lainnya, hal itu juga bisa menjadi pertimbangan. Tidak hanya dilihat dari status pekerjaannya,”tutupnya. (zal)

PELAYANAN: Warga menunggu giliran pelayanan di Disdukcapil.

Related Articles

Back to top button