JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme pengawasan operasional di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keterangannya, Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak mengalokasikan anggaran negara untuk pengadaan perangkat kamera pengawas atau CCTV baru secara masif di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran serta upaya mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan dana yang kerap terjadi dalam proyek pengadaan barang berskala besar. Sudaryono menjelaskan bahwa alih-alih membeli perangkat baru, BGN akan mengoptimalkan infrastruktur teknologi yang sudah tersedia di setiap lokasi mitra.
“Kami berusaha untuk sebisa mungkin itu kita tidak membeli atau melakukan pengadaan untuk misalnya beli beli CCTV sekian puluh ribu, nggak ada. Jadi kami berusaha bagaimana mengkoneksi saja,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Senin (19/10).
Menurut Sudaryono, mayoritas dapur yang menjadi mitra program MBG sebenarnya telah memiliki fasilitas CCTV secara mandiri. Namun, selama ini fungsi perangkat tersebut hanya terbatas untuk pengawasan internal di masing-masing lokasi. BGN kini tengah mengembangkan sistem integrasi agar rekaman dari kamera-kamera tersebut dapat dipantau langsung dari pusat dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Integrasi teknologi AI ini diproyeksikan untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) secara ketat, mulai dari tahap persiapan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga prosedur pencucian wadah makan atau ompreng. Sudaryono mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan uji coba atau piloting pada sekitar 70 dapur MBG.
“Kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence sehingga kita bisa memonitor SOP. Baik itu SOP pengolahan, persiapan, hingga cuci ompreng,” tuturnya menjelaskan fungsi teknis dari sistem tersebut.
Lebih lanjut, Sudaryono menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghindari skema anggaran yang tidak wajar yang berisiko menjadi temuan hukum di masa mendatang. Ia berkomitmen agar pengelolaan dana di Badan Gizi Nasional dilakukan secara transparan dan tepat sasaran tanpa adanya pemborosan pada sektor pengadaan alat.
“Jadi, Insyaallah sih tidak akan ada pengadaan yang bombastis kaya yang lalu-lalu sampai ratusan miliar dan sebagainya, nggak akan ada,” tegas Sudaryono.
Selain pengawasan melalui CCTV, BGN juga menyediakan platform “Radar MBG” sebagai sarana transparansi bagi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat, khususnya orang tua siswa, dapat memantau menu harian dan kandungan gizi yang diberikan kepada anak-anak mereka.
“Jadi klik saja Radar MBG, masukkan nama sekolah, di mana itu ketahuan menunya apa hari ini, kandungan gizinya apa, terus dimasak di SPPG mana,” kata Sudaryono.
Meski mengedepankan aspek keterbukaan informasi, Sudaryono juga mengingatkan pentingnya batasan akses demi keamanan fisik fasilitas dapur. Ia menyatakan bahwa akses video secara real-time tidak akan dibuka secara bebas kepada seluruh pihak untuk melindungi privasi operasional dan keamanan area dapur.
“Tapi tentu saja harus dilihat dari sisi keamanan ya, karena kan kalau semua orang bisa akses kan, artinya ya lekuk-lekuk dapur di situ dan lain sebagainya kan jadi tahu ya,” pungkasnya.
