Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan optimalisasi lahan tidak produktif di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lahan-lahan tersebut diharapkan dapat ditanami komoditas seperti jagung, singkong, atau tebu sebagai bahan baku produksi bioetanol guna menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Dalam peresmian operasional kilang liquefied petroleum gas (LPG) di Cilamaya, Karawang, Kamis (15/10/2026), Bahlil menyampaikan permintaannya secara langsung kepada pemerintah daerah setempat untuk mendukung ketersediaan bahan baku energi terbarukan.
“Etanol ini, Pak Bupati, bahan bakunya dari jagung, singkong, tebu. Nah, kalau di Karawang ini masih ada lahan-lahan tidur, itu bisa diarahkan untuk menanam hasil-hasil perkebunan yang berorientasi pada bahan baku etanol,” ujar Bahlil.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui program hilirisasi. Bahlil menjelaskan bahwa keberhasilan konversi CPO menjadi B50 telah efektif menghentikan impor solar, sehingga target selanjutnya adalah memperluas penerapan campuran etanol pada bensin, mulai dari tingkat E20 hingga E50.
“Kita sekarang tidak melakukan impor solar karena sudah kita mengkonversi dari CPO (crude palm oil,red) dengan metanol jadi FAME (Fatty Acid Methyl Ester,red) menjadi B50. Ke depan kita akan dorong lagi untuk etanol. Untuk bensin, kita bikin di E20 sampai dengan E50,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa keterbatasan dalam meningkatkan produksi minyak mentah nasional atau lifting secara signifikan akan dikompensasi dengan pengembangan potensi lahan domestik untuk memproduksi etanol.
“Kalau lifting kita memang enggak bisa kita naikkan secara besar-besaran, maka kita akan memanfaatkan potensi lahan-lahan kita untuk membuat etanol,” tambah Bahlil.
Pemerintah juga berkomitmen menjamin keberlangsungan ekosistem industri ini dengan menetapkan PT Pertamina sebagai pembeli siaga (offtaker) untuk seluruh produksi etanol dalam negeri melalui kebijakan mandatori.
“Jadi, seluruh etanol yang akan diambil itu offtaker-nya Pertamina, karena kita akan bikin mandatory, itu juga dalam rangka strategi untuk mengurangi impor BBM kita ke negara kita,” pungkasnya.
