KARAWANG, RAKA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu, direncanakan akan dihapus tahun depan.
Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Alek Sukardi mengatakan, adanya BLT dana desa yang besarannya hanya Rp300 ribu sebenarnya tidak terlalu membantu keluarga kurang mampu. “Dari awal kami sudah menyarankan bahwa kalau anggarannya harus diperbesar, kalau hanya 300 ribu tidak cukup untuk kehidupan sebulan,” katanya kepada Radar Karawang saat dihubungi melalui saluran seluler, Rabu (31/8).
Alek menambahkan, idealnya kalau BLT dana desa tetap ada, anggaran yang harus digelontorkan itu sekitar Rp1 juta per orang, agar dapat mampu membantu biaya kehidupan keluarga tersebut. “Kalau memang BLT nanti ada lagi, saya meminta supaya anggarannya dinaikan satu juta rupiah per orang,” tambahnya.
Ia menuturkan, masalah BLT dana desa ialah akurasi data penerima yang memang masih banyak tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kecemburuan di lingkungan masyarakat. “Problematika BLT ini kan sebenarnya banyak penerima yang kurang tepat sasaran, sehingga banyak kecemburuan sosial,” tuturnya.
Melihat banyaknya data yang tidak tepat sasaran karena banyak penerima manfaat yang rumahnya bagus. Dia meminta kalau masih ada BLT dana desa, agar dibentuk tim independen untuk survei penerima manfaat BLT dana desa agar tepat sasaran. “Kalau masih ada BLT ya bentuk tim independen dari unsur mahasiswa, pemerintah desa dan penegak hukum untuk melakukan survei agar penerima BLT tepat sasaran,” pungkasnya.
Namun jika masih begini, Alek menegaskan lebih baik BLT dana desa ditiadakan saja, karena akan menimbulkan kecemburuan di lingkungan masyarakat. “Kalau datanya masih begini, mending (BLT) ditiadakan saja daripada menimbulkan kecemburuan,” tandasnya.
Sementara itu, Rasih (56) penerima BLT dana Desa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, mengaku sangat kecewa mendengar BLT dana desa akan dihapus oleh Pemerintah Pusat. “Kecewa sih, keadaan ekonomi kita belum stabil tapi kok udah dihapus,” ucapnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terringgal dan Transmigrasi A Halim Iskandar mengatakan, BLT dana desa 2023 bakal dihapus jika anggaran untuk penangangan Covid-19 tahun depan sudah tidak ada. “2023 ketika pandemi ini sudah tidak ada lagi karena dampaknya sudah bisa ditangani, tentu BLT dana desa yang kebijakannya berdasarkan kondisi pandemi covid tentu akan diubah,” ujar Gus Halim.
Menurutnya BLT pada 2023 kemungkinan masih dianggarkan, namun bukan untuk penanganan pandemi yang penyalurannya lebih lebih luas, akan tetapi untuk penanganan kemiskinan ekstrem. “Bisa saja tetap ada BLT tetapi narasi pembangunan berbeda, tahun 2023 narasi yang mendasari penggunaan dana desa BLT adalah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.
Sehingga menurut Gus Halim kemungkinan jumlahnya pun bakal berbeda daripada bantuan pada saat penanganan pandemi covid 19, karena menurutnya tahun 2023 hanya fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. (fjr)
