KARAWAN, RAKA- Ketua Bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jawa Barat Gabriel mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan membuka publik dengan terang benderang terkait penggeledah yang dilakukan penyidik perkara kasus bjb di Bandung.
“Saya hari ini mendesak KPK untuk transparansi dan membuka kasus ini ke publik dengan terang benderang, pasca giat geledah penyidik perkara BJB di Bandung kemarin KPK ini saya lihat masih ragu dan merasa ketakutan untuk membongkar kebusukan pemprov Jabar periode kemarin,”kata Gabriel, Kamis (13/3).
Ketua Bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak SEMMI Jawa Barat itu menegaskan mengenai kasus tersebut pentingnya peran pemerintah pusat untuk mendorong agar KPK tidak dipolitisasi untuk kepentingan individu.
“Ini kan tidak terlepas dari bentuk komitmen pemerintah pusat juga dalam pemberantasan korupsi, sudah tepat ini bahwasannya pemberantasan korupsi itu disentralisasi dari pusat pemerintahan dahulu, setelah itu baru menjalar ke wilayah dan daerah-daerah,” paparnya.”
Dan pemerintah pusat juga jangan sampai kecolongan bilamana KPK malah disetir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri, jika hitam katakan hitam dan jika putih katakan putih,” tegasnya.
Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia juga geram terhadap segala macam bentuk korupsi di Indonesia dan mengusulkan kepada pemerintah untuk pemberian sanksi tegas bagi para pelakunya.
“Saya tekankan tidak akan ada ujungnya jika kita gali lobang dan tutup lobang terus menerus terhadap pemberantasan kasus korupsi di negeri ini, artinya pemerintah harus serius memberikan sanksi setegas-setegasnya kepada pelaku atau tersangka sehingga menimbulkan efek jera dan supaya tidak melakukannya kembali di kemudian hari.
Agar pemberantasan korupsi ini bukan hanya ajang ganti pemain lama ke pemain baru lagi saja. Kasihan loh ini rakyat kita yang terkena dampak kerugiannya,”tutupnya. (zal)
