PURWAKARTA, RAKA – Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 16/1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik memiliki kewajiban melaksanakan sensus ekonomi setiap 10 tahun sekali.
Sensus yang bertujuan untuk menyediakan informasi struktur ekonomi, karakteristik usaha serta ekonomi digital dan ekonomi lingkungan tersebut, dilaksanakan pada tahun dengan berkahiran angka 6. Sehingga sensus ekonomi saat ini akan dilaksanakan pada 2026 mendatang yang dinamai SE2026.
Baca Juga : Realisasi Tunjangan Pegawai BKPSDM Janggal
Sebagai bentuk persiapan BPS Kabupaten Purwakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dan para pelaku usaha, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026, Kamis (7/8).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus yang hadir diwakili Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jabar, Hendi Hario Sasangko mengungkapkan SE2026 bertujuan untuk mendata seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia guna memperoleh gambaran komprehensif tentang struktur dan performa ekonomi nasional, terinci hingga tingkat wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha.
“Data yang dikumpulkan, nantinya akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif,” ujarnya di Hotel Harper Purwakarta, Kamis (7/8).
Hal senada disampaikan Kepala BPS Purwakarta Irna Afrianti yang menjelaskan bahwa FGD Geladi Bersih ini memiliki dua tujuan. Yakni mensosialisasikan SE2026 kepada para pemangku kepentingan dan merumuskan strategi koordinasi yang efektif antara BPS dan pelaku usaha untuk memastikan kelancaran proses sensus.
Disebutkannya, FGD Geladi Bersih difokuskan pada penyempurnaan instrumen pendataan, identifikasi potensi kendala, baik teknis dan non-teknis, serta mekanisme pelaksanaan yang optimal.
“Partisipasi aktif dari para pelaku usaha sangat penting untuk memastikan data yang didapat akurat dan representatif,” ucapnya
Tonton Juga : MERRY HOEGENG, KISAH INSPIRATIF ISTRI SETIA
Irna juga mengungkapkan bahwa Purwakarta berperan sebagai kabupaten perwakilan dalam Geladi Bersih SE2026, yang mencakup dua Kelurahan yaitu Ciseureuh dan Munjul Jaya.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengujicobakan instrumen dan mekanisme pendataan sebelum pelaksanaan sensus utama,” kata Irna.
Selain itu, lanjutnya, BPS Purwakarta juga melaksanakan kegiatan Wilayah Kerja Statistik atau Wilkerstat untuk memperbarui data batas wilayah RT dan jenis usaha di setiap RT. Hal ini sebagai dasar pendataan yang akurat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha menyampaikan dukungan penuh Pemkab Purwakarta terhadap SE2026.
“Setiap kebijakan terkait ekonomi dan pembangunan membutuhkan data yang valid. Karenanya, SE2026 ini sangat penting dalam menyediakan data yang akurat,” ujar Norman.
Terlebih, lanjut dia, aspek geografis Purwakarta memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Yakni, teterletak di tengah-tengah pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekda juga menyinggung pertumbuhan signifikan UMKM di Purwakarta, yang mencapai sekitar 20.000 unit usaha pada 2025. Hal ini, menunjukkan kontribusi besar sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.
“FGD di Purwakarta menandai langkah penting dalam persiapan SE2026. Kolaborasi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengumpulkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat,” pungkasnya. (yat)
