Refleksi Satu Tahun Pemkab Purwakarta, Pengamat Tagih Realisasi Data Pengangguran dan Kemiskinan
PURWAKARTA, RAKA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Saepul Bahri Binzein bersama Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin di Kabupaten Purwakarta, dinamika penilaian publik terhadap kinerja pemerintah daerah kian mengemuka. Perbincangan berkembang luas di ruang publik dan media sosial, memunculkan beragam pandangan dari masyarakat.
Sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang terlihat nyata. Namun, sebagian lainnya menganggap capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar, terutama di sektor sosial dan ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
Baca Juga: Kabar Gembira! 869 Ribu Peserta PBI JKN Aktif Lagi, Cek Status BPJS Gratis Anda
Aktivis muda Purwakarta, Tubagus Rizky Putra, secara langsung menyampaikan kritiknya terhadap pola pembangunan yang terlalu bertumpu pada aspek fisik.
“Pembangunan jalan adalah kewajiban dasar kepala daerah. Tetapi masa depan Purwakarta ada pada generasi mudanya. Hingga kini, ruang kreatif dan inovatif bagi anak muda masih sangat minim,” ujarnya, Senin (2/3).
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek rutin semata. “Kalau hanya memperbaiki jalan, itu memang perlu. Tapi pemerintah juga harus membangun ekosistem yang mendukung kreativitas, pelatihan, dan inovasi anak muda,” tambahnya.
Tubagus menilai bahwa rendahnya tingkat kepuasan sebagian masyarakat berkaitan dengan belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia. Ia menyebut pembangunan yang adaptif seharusnya menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan generasi produktif dan membuka ruang kolaborasi.
Tonton Juga: Horee, Bupati Karawang Bakal Siapkan Lagi Tiket Mudik Lebaran Gratis.
Selain itu, ia turut menyoroti munculnya narasi yang berpotensi memecah konsentrasi antara pimpinan daerah. Ia menyampaikan secara langsung agar polemik politik dihentikan.
“Daripada sibuk memprovokasi isu politik atau mengadu domba, lebih baik kita fokus menagih janji kerja pemerintah,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan berbasis data dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Ia mempertanyakan sejauh mana penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam satu tahun terakhir, bagaimana progres penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta apakah program dialogis seperti “Ngosrek” masih berjalan efektif atau hanya menjadi seremoni awal masa jabatan.
“Yang perlu dijawab itu data riilnya. Seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat?” pungkasnya. (yat)
