KARAWANG, RAKA- Langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menutup sementara Theatre Night Mart (TNM) mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Karawang. Namun, legislatif menilai tindakan tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama mengingat DPRD telah dua kali mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan perizinan tempat hiburan malam tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Saepudin Zuhri mengungkapkan, pihaknya merasa kecewa terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada bupati melalui Ketua DPRD.
Menurut Saepudin, sejak awal Komisi I telah menyoroti legalitas operasional TNM yang dinilai belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Bahkan, rekomendasi penindakan telah diberikan jauh sebelum tempat hiburan malam tersebut menjadi sorotan publik akibat viralnya dugaan pesta sesama jenis yang ramai diperbincangkan di media sosial.
”Kami sudah dua kali menyampaikan rekomendasi kepada bupati terkait persoalan perizinan TNM yang belum lengkap. Karena itu, kami menilai langkah yang diambil sekarang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya, Selasa (9/6).
Ia menambahkan, DPRD selama ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas usaha yang beroperasi tanpa kelengkapan administrasi. Namun, tindakan konkret baru terlihat setelah muncul polemik yang memicu perhatian dan keresahan masyarakat.
Meski demikian, Saepudin tetap mengapresiasi keputusan Pemkab Karawang yang akhirnya menutup sementara TNM untuk kepentingan evaluasi. Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
”Yang terpenting saat ini adalah evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Semua aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.
Ia menilai penutupan sementara merupakan langkah strategis untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan lebih mendalam, baik terhadap aspek perizinan maupun aktivitas yang berlangsung di dalam lokasi usaha tersebut.
Selain masalah administrasi, DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap dugaan pesta LGBT yang disebut terjadi di lokasi tersebut. Saepudin menegaskan, informasi yang beredar telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Karawang.
“Kami prihatin karena isu ini telah memunculkan keresahan publik. Karawang memiliki norma, budaya, dan nilai sosial yang harus dijaga bersama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pengelola tempat hiburan maupun pelaku usaha lainnya lebih bertanggung jawab dalam mengawasi setiap kegiatan yang berlangsung di area usahanya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang berpotensi melanggar aturan atau menimbulkan gangguan ketertiban umum.
Saepudin menegaskan DPRD Karawang akan terus mengawal proses evaluasi yang saat ini dilakukan pemerintah daerah terhadap TNM. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
”Kami mendukung penuh proses evaluasi yang sedang berjalan. Yang utama adalah memastikan seluruh aktivitas usaha mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,”tutupnya. (zal)
