
KARAWANG, RAKA – Program modul gratis yang diluncurkan Pemerintah Daerah Karawang dinilai memberikan manfaat bagi siswa. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut membuat sekolah harus lebih cermat dalam mengatur anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.
Seorang kepala sekolah di Karawang yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihak sekolah harus memutar otak dalam mengatur anggaran. Pasalnya, selain harus membeli buku yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah juga dituntut menyiapkan modul bagi para siswa.
“Sebagai kepala sekolah saya harus memutar otak. Karena pemerintah daerah meluncurkan program modul gratis, setiap sekolah harus menyiapkan modul untuk para siswa,”katanya, Senin (24/8).
Menurutnya, program modul gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang bagus karena dapat membantu menunjang proses pembelajaran siswa. Namun, sekolah tetap harus melakukan pengaturan anggaran secara ketat agar kebutuhan lainnya tetap dapat terpenuhi.
“Selain kami harus membeli buku yang bersumber dari dana BOS, kami juga harus menyediakan modul untuk para siswa. Memang program ini sangat bagus, tapi saya harus benar-benar mengatur anggarannya,” katanya.
Ia mengaku kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah. Di tengah berbagai kebutuhan operasional sekolah, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar seluruh kebutuhan pendidikan tetap berjalan.
“Walaupun saya sebagai kepala sekolah pusing, ya harus bagaimana lagi, anggarannya harus benar-benar diatur,” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh membagikan langsung modul pembelajaran gratis kepada siswa SDN Nagasari VI dan SMPN 5 Karawang Barat, Senin (24/8). Aep mengatakan program modul pembelajaran gratis merupakan salah satu upaya Pemkab Karawang meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Menurutnya, modul tersebut disusun melalui proses bersama para guru di Kabupaten Karawang sehingga materi yang diberikan dapat menunjang proses pembelajaran siswa.
“Yang jelas, saya memberikan ini insya Allah sesuai dengan yang sudah kita rapatkan. Semua guru-guru yang terbaik yang membuat soal-soal ini. Guru-guru yang hebat semua,” kata Aep.
Ia menjelaskan modul pembelajaran gratis tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sebelumnya harus dibeli oleh orang tua.
“Buku modul yang kami berikan itu tidak ada perbedaan dengan buku LKS. Jadi buku LKS ini sama dengan buku modul, tidak ada perbedaan,” ujarnya.
Aep menyebut kebutuhan pendidikan anak setiap tahun cukup besar. Selain buku, orang tua juga harus memenuhi kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengambil alih salah satu kebutuhan tersebut melalui pemberian modul pembelajaran secara gratis.
“Orang tua kita ini kan setiap tahun membutuhkan kebutuhan buat adik-adik, dari buku LKS, buku seragam. Ya, minimal sekarang kalau buku LKS-nya sudah gratis, beban orang tua tidak terlalu banyak,” tuturnya. (zal)



