PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendorong percepatan cakupan imunisasi setelah evaluasi program imunisasi tahun 2026 menunjukkan sejumlah indikator masih berada cukup jauh di bawah target nasional.
Berdasarkan evaluasi triwulan II 2026, capaian imunisasi lengkap baru mencapai 43,2 persen dari target 85 persen. Sementara imunisasi lengkap bagi anak bawah dua tahun (baduta) berada di angka 39,6 persen dari target 75 persen.
Kesenjangan juga terlihat pada sejumlah jenis imunisasi lainnya. Capaian MR1 bayi tercatat 44,5 persen dari target 88 persen, antigen baru 40,9 persen dari target 71 persen, serta imunisasi T2 bagi wanita usia subur (WUS) sebesar 39,4 persen dari target 71 persen.
Selain capaian yang masih rendah, pemerintah juga masih menemukan anak dengan status zero dose, yakni anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi rutin dasar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Percepatan imunisasi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di masyarakat.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta, Dicky Darmawan, mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengejar target imunisasi 2026.
Pemerintah daerah, kata Dicky, juga mendorong agar pelayanan imunisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target imunisasi 2026. Kami juga mendorong pemerataan pelayanan imunisasi bagi masyarakat di Kabupaten Purwakarta,” kata Dicky, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dicky setelah mengikuti Video Conference Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah untuk Percepatan Capaian Imunisasi Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Purwakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Dicky, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Penguatan pelayanan juga diperlukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh imunisasi sesuai kebutuhannya.
Rapat koordinasi tersebut digelar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Imunisasi dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Forum tersebut membahas pelaksanaan imunisasi, termasuk manfaat imunisasi terhadap kesehatan masyarakat dan tumbuh kembang anak, langkah yang telah dilakukan pemerintah, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi di daerah.
Bagi Purwakarta, data evaluasi triwulan II menjadi sinyal bahwa percepatan perlu dilakukan. Pasalnya, sejumlah capaian masih berada di bawah separuh target yang telah ditetapkan.
Capaian imunisasi lengkap misalnya, baru mencapai 43,2 persen ketika targetnya berada di angka 85 persen. Kondisi serupa terlihat pada imunisasi lengkap baduta yang baru mencapai 39,6 persen dari target 75 persen.
Sementara MR1 bayi yang ditargetkan mencapai 88 persen baru terealisasi 44,5 persen. Antigen baru mencapai 40,9 persen dari target 71 persen, sedangkan imunisasi T2 WUS baru berada di angka 39,4 persen dari target 71 persen.
Masih ditemukannya anak dengan status zero dose menjadi persoalan lain yang perlu ditangani. Status tersebut menunjukkan adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin dasar.
Keberadaan kelompok ini membuat upaya peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya berbicara mengenai mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan anak yang belum tersentuh pelayanan imunisasi dapat ditemukan dan mendapatkan perlindungan kesehatan.
Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga dan masyarakat dinilai penting. Pemahaman mengenai manfaat imunisasi diharapkan dapat mendorong orang tua membawa anak untuk memperoleh imunisasi sesuai jadwal.
Di sisi pelayanan, pemerataan akses juga menjadi perhatian agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan imunisasi karena faktor lokasi maupun keterjangkauan pelayanan.
Percepatan imunisasi membutuhkan kerja bersama karena sasaran imunisasi berada di tengah masyarakat. Dalam rapat lintas sektor tersebut, keterlibatan berbagai bidang mulai dari perencanaan, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi bagian dari pembahasan.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat sosialisasi sekaligus membantu menemukan sasaran imunisasi yang belum mendapatkan layanan.
Bagi Pemkab Purwakarta, peningkatan cakupan imunisasi bukan hanya persoalan memenuhi target program. Lebih jauh, imunisasi menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada anak sejak usia dini.
Dengan capaian sejumlah indikator yang masih jauh dari target, pemerintah daerah kini perlu memperkuat edukasi, memperluas jangkauan pelayanan dan memastikan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera terdata serta memperoleh layanan.
Percepatan tersebut diharapkan dapat mempersempit kesenjangan capaian imunisasi di Purwakarta sekaligus meningkatkan perlindungan kesehatan anak dan masyarakat secara keseluruhan. (yat)
