KARAWANG, RAKA – Upaya pemerintah menangani kekeringan lahan pertanian di Kabupaten Karawang masih menyisakan persoalan. Meski Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sudah beberapa kali datang ke Karawang untuk mendorong penanganan kekeringan, sejumlah petani di daerah masih harus berhadapan dengan sawah yang mengering selama berbulan-bulan.
Kondisi tersebut salah satunya terjadi di Desa Jatilaksana, Kecamatan Pangkalan. Areal persawahan di wilayah tersebut telah mengalami kekeringan selama sekitar lima bulan sehingga petani tidak dapat menggarap lahannya.
Persoalan ini sekaligus menjadi sorotan terhadap langkah teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang dalam memastikan program penanganan kekeringan menjangkau wilayah yang benar-benar membutuhkan. Sebab, di tengah perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan kekeringan di Karawang, warga Jatilaksana justru masih menghadapi keterbatasan sumber air tanpa solusi yang bisa membuat lahan mereka kembali produktif.
Salah seorang warga Kampung Cibereum Desa Jatilaksana Siti mengatakan, kekeringan telah membuat aktivitas pertanian masyarakat terhenti. Suaminya yang selama ini mengandalkan sektor pertanian kini tidak lagi bisa bekerja di sawah.
“Sudah sekitar lima bulan sawah mengalami kekeringan. Suami saya sekarang tidak bisa ke sawah karena tidak ada yang bisa digarap,”katanya, Selasa (15/9).
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Siti mengaku kini hanya mengandalkan penghasilan dari berjualan nasi uduk. Ia berharap pemerintah segera turun tangan mencari solusi atas persoalan tersebut. “Kami berharap ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Pertanian DPKPP Kabupaten Karawang Lilis mengatakan, persoalan di wilayah Pangkalan tidak mudah ditangani karena tidak memiliki jaringan irigasi teknis. Menurutnya, program irigasi perpompaan (Irpom) memang telah dialokasikan pemerintah. Namun, program tersebut tidak diajukan untuk Jatilaksana lantaran terkendala ketersediaan sumber air.
“Di Pangkalan tidak ada irigasi teknis. Irigasi perpompaan sudah kita alokasikan, tetapi memang dari Pangkalan tidak mengajukan,” kata Lilis.
Lilis menjelaskan, sumber air di Jatilaksana sangat terbatas dan selama ini hanya mengandalkan Daerah Irigasi (DI) Waru. Bahkan, upaya mencari sumber air melalui pengeboran juga disebut belum membuahkan hasil.
“Tidak diusulkan di Jatilaksana karena sumber air tidak ada, hanya dari DI Waru. Sumur bor pernah dicoba sampai kedalaman 120 meter, tetapi tidak ada air,” jelasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Jatilaksana bukan hanya soal kekeringan, tetapi juga tantangan perencanaan penanganan infrastruktur air.
Ketika sumber air menjadi kendala utama, pemerintah daerah dituntut tidak berhenti pada pendataan atau pengalokasian program, tetapi mencari alternatif solusi bagi petani yang lahannya sudah berbulan-bulan tidak bisa ditanami.
Apalagi, Karawang merupakan salah satu daerah sentra pertanian yang mendapat perhatian pemerintah pusat. Kunjungan Mentan ke Karawang beberapa kali menunjukkan besarnya perhatian terhadap persoalan pertanian, namun persoalan di tingkat petani seperti yang terjadi di Jatilaksana masih membutuhkan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah. (zal)
