PURWAKARTA, RAKA – Persiapan kontingen Kabupaten Purwakarta menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 diwarnai persoalan anggaran dan kebutuhan peralatan olahraga. Sejumlah ketua cabang olahraga (cabor) mengeluhkan mekanisme pembiayaan yang dinilai berpotensi tidak memenuhi kebutuhan atlet saat berlaga di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Keluhan itu mencuat dalam rapat persiapan pengiriman kontingen Porprov XV Jawa Barat 2026 yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta di Aula Arjuna Disporaparbud, Kamis (8/10/2026).
Rapat yang dihadiri perwakilan Disporaparbud, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Purwakarta, serta para ketua cabor tersebut membahas skema pemberangkatan kontingen, penyesuaian anggaran, hingga kebutuhan logistik atlet, pelatih, dan ofisial yang dijadwalkan mulai berangkat pada 7 November 2026.
Namun, di balik pembahasan teknis keberangkatan, persoalan pemenuhan kebutuhan masing-masing cabor menjadi perhatian. Anggaran yang disiapkan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga dikhawatirkan tidak sebanding dengan usulan kebutuhan yang sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing cabor.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa sejumlah kebutuhan teknis atlet tidak dapat terpenuhi secara optimal. Padahal, kebutuhan setiap cabang olahraga berbeda, terutama menyangkut peralatan khusus yang diperlukan untuk menunjang latihan maupun pertandingan.
Kepala Bidang Olahraga Disporaparbud Kabupaten Purwakarta, Yai Uun Khaerun, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan dinamika anggaran daerah.
“Kami membahas skema dan rumusan keberangkatan, mulai dari transportasi hingga penginapan. Penyesuaian plafon anggaran dilakukan agar sesuai dengan efisiensi, namun tetap mengupayakan aspirasi kebutuhan cabor dan atlet yang telah diajukan sebelumnya,” ujar Yai Uun.
Persoalan lainnya muncul dalam pengadaan peralatan olahraga. Menurut Yai Uun, sejumlah usulan kebutuhan peralatan spesifik dari cabor belum terakomodasi akibat keterbatasan waktu penginputan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ketika penetapan anggaran perubahan.
“Proses penetapan anggaran perubahan hanya memberi waktu satu hari. Akibat keterbatasan waktu dan personel, beberapa usulan kebutuhan peralatan spesifik dari cabor belum sempat terfasilitasi dalam sistem SIPD,” jelasnya.
Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pengelola olahraga Purwakarta. Sebab, kebutuhan peralatan bukan sekadar pelengkap, melainkan dapat berkaitan langsung dengan kesiapan atlet dalam menghadapi pertandingan sesuai karakteristik masing-masing cabang olahraga.
Di sisi lain, pembiayaan kebutuhan operasional utama, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi kontingen, disebut telah disiapkan melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Proses lelang untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan setelah pengesahan anggaran.
Meski kebutuhan operasional utama dipastikan masuk dalam skema pembiayaan, sejumlah ketua cabor tetap mempertanyakan apakah anggaran yang tersedia mampu mengakomodasi kebutuhan riil mereka. Terlebih, mekanisme lelang berpotensi membuat alokasi biaya berbeda dari perencanaan awal, sehingga transparansi komponen pembiayaan dan kesesuaian layanan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Selain persoalan anggaran, penerapan skala prioritas bagi cabor juga menjadi sorotan. Dalam pembahasan tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah menentukan alokasi dukungan bagi setiap cabor, terutama cabang olahraga yang memiliki rekam jejak prestasi dan peluang menyumbangkan medali bagi Purwakarta.
Pemerataan anggaran memang penting, tetapi penentuan alokasi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan teknis, jumlah atlet, rekam jejak prestasi, serta peluang pencapaian target pada Porprov 2026. Tanpa dasar prioritas yang jelas, dukungan anggaran dikhawatirkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan cabang olahraga yang memiliki target prestasi berbeda.
Sementara itu, Disporaparbud juga menjadwalkan pembagian perlengkapan resmi kontingen, termasuk seragam atlet dan ofisial. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada Senin hingga Rabu pekan berikutnya secara bertahap sesuai jadwal masing-masing cabor.
Dengan waktu keberangkatan yang semakin dekat, persoalan pemenuhan kebutuhan peralatan dan kepastian dukungan anggaran menjadi hal yang perlu segera dituntaskan. Pemerintah daerah, Disporaparbud, dan KONI Purwakarta diharapkan dapat memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kebutuhan mendasar atlet dalam mempersiapkan diri menghadapi Porprov XV Jawa Barat 2026.
Kejelasan alokasi, keterbukaan mekanisme pembiayaan, serta penetapan skala prioritas berbasis kebutuhan dan prestasi menjadi penting agar persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada keberangkatan, tetapi juga pada kesiapan atlet untuk bersaing dan membawa pulang prestasi bagi Kabupaten Purwakarta. (yat)
