Kondisi pasar telur ayam ras di wilayah Jabodetabek saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga jual. Meskipun harga di tingkat konsumen bertahan di kisaran Rp26.000 per kilogram, situasi ini justru memberikan tekanan ekonomi yang berat bagi para peternak rakyat yang terancam mengalami kebangkrutan.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memberikan perhatian khusus terhadap fenomena harga telur yang dinilai masih berada di bawah level ideal. Menurutnya, harga saat ini belum mampu memberikan margin yang cukup bagi keberlangsungan usaha peternakan.
“Telur itu rata-rata hari ini, teman-teman juga bisa dicek di SP2KP, hari ini Rp26.200 kalau tidak salah. Harga acuannya kan Rp30.000. Artinya masih di bawah harga acuan,” kata Budi Santoso di Kantor Kemendag, Jakarta.
Lebih lanjut, Budi Santoso menekankan pentingnya mencapai harga ideal agar rantai pasok tetap terjaga. Beliau menyatakan, “Ya sekarang yang jadi PR itu telur, telur ayam ras masih Rp26.000 (per kg). Ya jadi nanti bagaimana penyerapannya lebih bagus sehingga harga ideal terbentuk dan peternak telur tetap jalan.”
Di sisi lain, Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, HM Arum Sabil, mengungkapkan realitas pahit yang dihadapi para produsen di lapangan. Ia menyoroti adanya selisih yang signifikan antara biaya operasional dengan harga jual di tingkat peternak yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar Jabodetabek.
“Ada jeritan yang tidak terdengar dari gedung-gedung tinggi. Jeritan itu datang dari kandang-kandang ayam petelur rakyat. Di balik telur yang dikumpulkan setiap hari, ada peternak yang sedang menghitung berapa lama lagi modal mereka mampu bertahan, inilah suara yang harus kita dengarkan,” ujar HM Arum Sabil.
Menurut HM Arum Sabil, kondisi ini bukan sekadar masalah fluktuasi harga biasa, melainkan ancaman terhadap stabilitas pangan. Ia menegaskan, “Dampaknya arus kas terganggu, modal terus terkikis, populasi ayam mulai dikurangi, dan sebagian peternak berada di ambang kebangkrutan. Ini bukan lagi sekadar persoalan untung dan rugi, ini sudah menyentuh persoalan keberlangsungan usaha peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.”
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Agung Suganda menjelaskan bahwa dari sisi produksi, stok nasional sebenarnya berada dalam kondisi surplus. Berdasarkan data prognosa, produksi telur nasional tahun 2026 diperkirakan mencapai 6,99 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 6,47 juta ton. Namun, surplus produksi ini justru memicu tekanan harga di tingkat produsen, sementara konsumen di kota-kota besar seperti Jabodetabek tidak sepenuhnya merasakan penurunan harga yang signifikan akibat struktur pasar yang kompleks.
