PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas program, serta pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Upaya tersebut ditegaskan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Mochamad Arief Budiman, saat menghadiri Entry Meeting Evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Aula Janaka Setda Purwakarta, Senin (26/10/2026).
Arief mengatakan, SPIP Terintegrasi merupakan instrumen penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Penerapan SPIP Terintegrasi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah,” kata Arief.
Menurutnya, entry meeting menjadi salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi karena berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan. Melalui tahapan ini, pemerintah daerah dan tim evaluator dapat menyamakan pemahaman mengenai proses evaluasi yang akan dilakukan.
“Entry meeting ini juga merupakan bagian dari upaya evaluasi terhadap penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemkab Purwakarta, guna mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pengendalian intern, serta pengelolaan risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan,” ujarnya.
Arief menambahkan, evaluasi tersebut diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman antara Tim Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan jajaran Pemkab Purwakarta, terutama mengenai ruang lingkup penilaian serta data dan informasi yang dibutuhkan selama proses evaluasi berlangsung.
Keterlibatan jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi ant perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan evaluasi secara efektif.
Melalui evaluasi SPIP Terintegrasi, Pemkab Purwakarta diharapkan dapat mengidentifikasi aspek pengendalian intern yang perlu diperbaiki, memperkuat pengelolaan risiko, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Penguatan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta. (yat)
