KARAWANG, RAKA – Keberadaan perusahaan plat merah PT Pertamina Gas (Pertagas) yang telah lama beroperasi di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Kekecewaan terhadap minimnya kepedulian sosial perusahaan tersebut bahkan mendorong pihak kecamatan mengadukan persoalan itu kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Camat Cilamaya Wetan Nurhasan mengungkapkan, selama ini pihaknya kesulitan mendapatkan dukungan dari Pertagas untuk kegiatan masyarakat. Salah satunya saat mengajukan permohonan bantuan melalui proposal untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
“Pertamina Gas itu saya bilang tadi, untuk minta proposal supaya memberikan sumbangan kegiatan HUT RI saja kemarin itu enggak ngasih sama sekali, padahal proposal saya kirim langsung,” katanya, Kamis (5/10).
Menurutnya, sikap perusahaan tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan swasta lain yang relatif baru beroperasi, seperti PT Jawa Satu Power (JSP). Perusahaan tersebut dinilai lebih komunikatif dan responsif dalam menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada desa-desa penyangga.
Beberapa desa yang disebut mendapatkan perhatian di antaranya Desa Cilamaya, Mekarmaya, dan Muara. Sementara itu, keberadaan Pertagas yang sudah berlangsung cukup lama justru dinilai belum menunjukkan kepedulian yang sebanding terhadap masyarakat di sekitarnya.
Nurhasan menegaskan, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dari perusahaan. Warga hanya mengharapkan adanya perhatian dan kontribusi sosial yang dapat dirasakan langsung, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Bahkan, kekecewaan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan menurunnya Dana Desa, keberadaan perusahaan besar di wilayah tersebut diharapkan dapat ikut membantu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.
Nurhasan mengaku sempat terpikir untuk melakukan aksi penutupan jalan bersama warga sebagai bentuk protes terhadap minimnya kepedulian perusahaan.
“Apa perlu nih jalan saya dan warga tutup biar nanti heboh jadi viral, gitu? Nanti kan ditanya, ‘Kenapa sih sampai berbuat seperti itu?’ Ya, kita tinggal jawab saja, salah sendiri perusahaan tidak punya kepekaan sosial,” ujarnya.
Ia berharap Pertagas tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Menurutnya, program CSR bukan sekadar bentuk bantuan sukarela, tetapi juga bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial tempat mereka menjalankan usaha.
“Kita ini satu bangsa, sama-sama masyarakat Indonesia. Tolong dong peduli, karena CSR itu kewajiban mereka. Saya tidak minta kekayaan mereka, tapi saya minta kewajiban mereka terhadap kami warga masyarakat,” tegasnya.
Melalui pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, pihak kecamatan berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi bagi Pertagas.
Sebab, keberadaan perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada kegiatan bisnis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial warga di sekitarnya. (zal)
