KARAWANG, RAKA – Dari 297 desa yang ada di Kabupaten Karawang, baru 60 desa yang sudah mencairkan dana desa. 20 desa masih dalam proses pencairan. Sisanya belum bisa mencairkan dana dari pemerintah pusat tersebut.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang melansir, pencairan dana desa tahap 1 2019 tersebut baru dinikmati 60 desa. “Dari 60 desa yang sudah cair jumlah nominalnya Rp 14.081.796.600 dan yang dalam proses pencairan 20 desa jumlah nominalnya Rp 4.478.691.600,” kata Kepala BPKAD Kabupaten Karawang Hadis Herdiana saat dihubungi Radar Karawang, Rabu (10/4).
Hadis menegaskan, Pemkab Karawang tidak ada maksud mengendapkan dana desa. Dia jugamemahami pernyataan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fachri yang menyebutkan seminggu saja mengendapkan dana desa, pemerintah daerah bisa kena sanksi. “Ya tidak adalah yang niat, apalagi melakukan pengendapan DD. Pasti berkeinginan untuk segera dicairkan atau didistribusikan atau direalisasikan ke seluruh desa,” terangnya.
Tentunya sebut Hadis, sepanjang desa mengajukan dengan persyaratan yang lengkap dan benar sesuai aturan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai organisasi perangkat daerah verifikator, pihaknya akan mencairkan. “Alhamdulillah gak ada sanksi sampai saat ini, karena sebelum jangka waktu tujuh hari dana desa sudah cair. Informasi tambahan, yang 20 desa yang dalam proses hari ini juga sudah bisa cair,” tambahnya.
Sekeretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karawang Wawan Hernawan yang dihubungi terpisah mengatakan, sejauh ini dana desa tidak pernah mengendap di kas daerah melebihi tujuh hari. Semua proses pencairan berjalan sesuai dengan aturan. “Dalam waktu tujuh hari harus menyalurkan. Maksudnya dari RKUD harus disalurkan ke rekening desa dan sejauh ini sudah dilakukan,” ucapnya.
Diteruskannya, meski belum semua, saat ini sudah banyak desa yang sudah mencairkannya. Pihaknya, hanya mengajukan. Sedangkan cair tidaknya, pihaknyaa tidak tahu. Karena urusan pencairan sudah merupakan ranahnya BPKAD. Meski begitu, informasi yang diterimanya, sudah ada berapa yang sudah mencairkan dana desa. “Kita sudah masuk (pengajuan pencairan) hampir 100 lebih yang masuk. Tahap 1 luncuran diutamakan sudah lebih dari 100 desa. Cair dan tidaknya itu urusan DPKAD, kita gak tahu berapa yang sudah cair berapa yang belum gak tahu,” ujarnya saat ditemui di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang.
Yang penting, lanjut Wawan, pengajuan yang sudah selesai dari APBDes dan dokumen pelaksana anggaran sudah diproses. “APBDes selesai, DPA selesai, diajukan, kita usulkan untuk pencairan. Persyaratannya itu kan. APBDes persyaratannya,” tambahnya.
Kalau sudah masuk rekening kas daerah, tambahnya, BPKAD segera mencairkan dan dalam waktu seminggu harus sudah disalurkan. Ditambahkannya, dari seratus desa yang diajukan pencairan dana desanya, rata-rata sudah persyaratannya terpenuhi. Umunya, kendala mereka sebelumnya di APBDes. Namun APBDes sudah hampir selesai dari 100 desa lebih. “Kita dorong agar segera membuat APBDes dan DPA-nya. Paling sulitnya DPA itu harus ada RAB karena harus disahkan OPD teknis, DPA balik lagi ke desanya. Kalau desanya aktif ya gak ada masalah sih,” pungkasnya. (apk)
