PROTES DPT: Pengurus GP Ansor Purwakarta memprotes DPT pilkades.
PURWAKARTA, RAKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta diminta untuk memperbaiki daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Cabang Kabupaten Purwakarta mendatangi kantor DPMD Kabupaten Purwakarta.
Saat melakukan audiensi, LBH Ansor Purwakarta meminta pihak DPMD agar mencabut atau merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 yang menyatakan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan tidak berubah.
Ketua LBH Ansor Purwakarta Idris Wikarso mengatakan, tidak adanya perubahan DPT disinyalir mencederai nilai-nilai demokrasi dan melanggar konstitusi. “Karena dengan ditundanya Pilkades selama 2 bulan ada kemungkinan daftar pemilih bertambah dari kalangan pemilih pemula, pensiun TNI/Polri, perpindahan penduduk serta lainnya,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Untuk itu, dia meminta pihak DPMD berkoordinasi dengan pihak lainnya agar mengupayakan DPT bertambah. Kemudian, dalam audiensi itu, LBH Ansor Purwakarta meminta agar memperhatikan honor para Panitia Pilkades. “Karena dalam SE tersebut disebutkan tidak ada penambahan anggaran Pilkades, hal ini berakibat tidak ada penambahan honor bagi penyelenggara Pilkades pada masa penundaan,” tandasnya.
Pihak LBH Ansor Purwakarta juga akan melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat agar mencabut atau merevisi aturan tersebut jika tidak dihiraukan. “Serta akan mengadukan permasalahan Pilkades Purwakarta ke Komnas HAM,” ujarnya. (gan)
